Hapus Politik Uang, Munas Golkar Pangkas Syarat Dukungan

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 19 Feb 2016 14:29 WIB
Aturan dukungan minimal 30 persen dari pemegang suara di Munas Golkar jadi salah satu cara menghilangkan praktek politik uang dalam pemilihan ketua umum.
Agun Gunandjar Sudarsa menilai syarat 30 persen dukungan bagi calon ketua umum Golkar berpotensi jadi ajang politik uang. (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Riau Agun Gunandjar menyebutkan dua cara yang perlu dilakukan untuk menghindari politik uang jelas Musyawarah Nasional (Munas) 2016. Sedianya, Munas rekonsiliasi Partai Golkar akan dilakukan paling lambat Juni 2015.

Pertama adalah dihilangkannya persyaratan mengantongi dukungan 30 persen dari 529 pemegang suara sebelum menjadi bakal calon ketua umum Partai Golkar. Anggaran dasar dan rumah tangga Partai Golkar mengatur setiap kader yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum, harus mengantongi dukungan minimal 30 persen dari pemegang suara di Munas.

"Tanpa menggunakan surat-surat dukungan pada saat pencalonan bakal calon. Kepada pemilik suara diwajibkan memilih tiga nama dari bakal calon yang ada secara langsung dan tertutup di bilik suara," ujar Agun Gunanjar melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/2).
Nantinya, bakal calon yang memenuhi syarat 30 persen total pemilik suara dinyatakan sebagai calon dan wajib mengikuti debat di forum munas. Setelah itu, dilanjutkan langsung dengan proses pehitungan suara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua umum. Menurutnya, hal tersebut merupakan mekanisme pencalonan dan pemilihan yang terjamin jujur, transparan, akuntabel dan demokratis.

Kedua adalah imbauan bagi 529 pemilik suara di Munas Golkar agar memilih bakal dan calon ketua umum yang dijamin lebih bersih, baik dan tidak memiliki resistensi dari banyak pihak. "Yang mampu mempersatukan dan dapat menjamin menahan bahkan meniadakan praktik politik uang," ucapnya.
Hal ini disampaikannya menyikapi adanya transaksi politik uang di daerah jelang penyelenggaraan Munas. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyebutkan telah ada tawaran sejumlah duit jelang gelaran musyawarah nasional (Munas) kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II dari calon ketua umum.

Nurdin mengetahui hal tersebut dalam forum silaturahmi 28 DPD I Golkar se-Indonesia. Dalam forum itu ada laporan bahwa terdapat pengurus DPD II yang mengaku ditawarkan sejumlah duit dari salah satu calon untuk memberikan dukungannya.

Adapun kader Golkar yang disebut-sebut akan mencalonkan diri menjadi ketua umum adalah Ade Komarudin, Azis Syamsuddin, Idrus Marham, Mahyudin, Roem Kono, Syahrul Yasin Limpo, Zaki Iskandar, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso dan Airlangga Hartarto.
(pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER