Ikut Rapat dengan Jokowi, Ibas Sebut Demokrat Tolak RUU KPK
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Senin, 22 Feb 2016 14:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Demokrat Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, partai Demokrat tetap konsisten menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi selama poin revisi masih belum ada perubahan apapun.
Hal tersebut disampaikan Ibas ditemui sebelum rapat konsultasi revisi UU KPK bersama dengan Presiden Joko Widodo dan para petinggi DPR di Istana Negara, Senin (22/2).
"Pendapat dan pandangan sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa partai Demokrat menolak jika usulan yang diajukan ke DPR masih sama," kata Ibas.
Penolakan tersebut dilatarbelakangi bahwa partai Demokrat melihat adanya kecenderungan upaya melemahkan komisi antirasuah dari telaah dan kajian partai terhadap draf usulan revisi UU KPK.
"Kami ingin penegakkan KPK berjalan baik sesuai tugas, pokok dan fungsi," ujar Ibas.
Dia melanjutkan, selama sepuluh tahun memerintah, SBY telah mendukung penuh penegakan hukum. Salah satunya, kata Ibas, kewenangan dan porsi KPK diberikan dengan besar.
"Tentunya keinginan pihak tertentu untuk memperlemah dan tidak memperkuat KPK akan ditolak," kata Ibas.
Sementara itu Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, rapat konsultasi DPR dengan Jokowi ini akan membahas sejumlah rancangan undang-undang.
"Agenda membahas program legislasi nasional," kata Ade di Istana Kepresidenan.
Dari keseluruhan prolegnas, ada beberapa draf rancangan undang undang yang menjadi prioritas pembahasan kali ini bersama Jokowi. Misalnya seperti Revisi Undang-undang KPK, Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), dan Revisi Undang-undang Antiterorisme.
"Tentu prioritas dalam waktu dekat harus dipercepat sebelum DPR reses pada pertengahan Maret ini," kata Ade.
Tampak hadir juga dalam rapat konsultasi tersebut, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, dan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (sur)
Hal tersebut disampaikan Ibas ditemui sebelum rapat konsultasi revisi UU KPK bersama dengan Presiden Joko Widodo dan para petinggi DPR di Istana Negara, Senin (22/2).
"Pendapat dan pandangan sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa partai Demokrat menolak jika usulan yang diajukan ke DPR masih sama," kata Ibas.
Penolakan tersebut dilatarbelakangi bahwa partai Demokrat melihat adanya kecenderungan upaya melemahkan komisi antirasuah dari telaah dan kajian partai terhadap draf usulan revisi UU KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia melanjutkan, selama sepuluh tahun memerintah, SBY telah mendukung penuh penegakan hukum. Salah satunya, kata Ibas, kewenangan dan porsi KPK diberikan dengan besar.
"Tentunya keinginan pihak tertentu untuk memperlemah dan tidak memperkuat KPK akan ditolak," kata Ibas.
"Agenda membahas program legislasi nasional," kata Ade di Istana Kepresidenan.
Dari keseluruhan prolegnas, ada beberapa draf rancangan undang undang yang menjadi prioritas pembahasan kali ini bersama Jokowi. Misalnya seperti Revisi Undang-undang KPK, Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), dan Revisi Undang-undang Antiterorisme.
"Tentu prioritas dalam waktu dekat harus dipercepat sebelum DPR reses pada pertengahan Maret ini," kata Ade.
Tampak hadir juga dalam rapat konsultasi tersebut, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, dan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK