BNP2TKI Tingkatkan Pelayanan di Daerah Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) membuat teroboson dalam memberi pelayanan sehingga menorehkan suatu prestasi. Hanya dalam bilangan hari, BNP2TKI Nunukan telah melayani 33 TKI tanpa dokumen, 102 TKI hasil deportasi Malaysia, dan 22 Calon TKI (CTKI) yang ditangkap hasil sweeping. Secara keseluruhan jumlah dilayani mencapai 157 orang.

Disebut dalam bilangan hari karena BNP3TKI Nunukan baru menjadi kantor Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan pada 16 Februari 2016. Ketika itu peresmiannya dilakukan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta turut hadir antara lain Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua BNP2TKI Nusron Wahid.

“Sejalan dengan perkembangan yang pesat itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia segera meluncurkan program jangka pendek dalam rangka mengantipasi pelayanan TKI di daerah perbatasan yang diprediksi membeludak,” kata Dedi Noor Cahyanto, Ketua Strategic Management Office (SPMO) BNP2TKI dalam keterangannya, Selasa (23/2).

Dedi menyatakan wujud program jangka pendek itu berupa peningkatan kapasitas layanan Kantor Layanan Terpadu TKI Daerah Perbatasan, seperti penambahan fasilitas akomodasi untuk menginap CTKI selama menunggu penyelesaian layanan dokumen dan mengikuti pelatihan atau pemberdayaan. Selain itu, jumlah petugas akan ditambah dan infrastruktur penunjang disiapkan.

“Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan ini adalah untuk menyelesaikan masalah TKI non prosedural yang jumlahnya cukup tinggi, mutlak adanya kerja sama lintas instansi pusat dan daerah termasuk KPK,” tutur Dedi.

Selain Nunukan, lanjut Dedi, perlu percepatan pembangunan fasilitas serupa di Batam dan Entikong. “Akhir pekan ini kami langsung bergerak ke Batam bersama KPK,” ujarnya.

Pembenahan di Hulu

Seiring dengan pembenahan layanan TKI di hilir, BNP2TKI juga melakukan tindakan serupa di hulu. Untuk itu, BNP2TKI dan KPK di 2016 ini telah menyepakati pelaksanaan pembenahan layanan dokumen TKI dan pemberdayaan di lima  provinsi kantong TKI, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Bulan Maret nanti kami melakukan langkah persiapan diawali dengan Jawa Barat dan Nusa Tenggara. Upaya tersebut secara komprehensif diharapkan meningkatkan daya tarik menjadi TKI prosedural sehingga pada akhirnya mengikis jumlah TKI Ilegal,” kata Dedi.

Dia menambahkan, selain program jangka pendek di BNP2TKI Nunukan dan pembenahan di hulu, pihaknya juga tengah mempersiapkan usulan kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengkaji berbagai kebijakan diplomasi dengan negara tetangga terkait penyelesaian masalah TKI non prosedural. Termasuk pencetakan paspor di kantor perwakilan, pengaturan gaji, dan tunjangan bagi TKI di Sabah, Malaysia. (obs)