Tertibkan PKL, Ahok Diminta Contoh Tri Rismaharini

Bagus Wijanarko | CNN Indonesia
Kamis, 25 Feb 2016 10:01 WIB
Salah satu contoh kebijakan populis Tri Rismaharini adalah memberikan tempat bagi PKL berdagang di Taman Bungkul Surabaya.
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mencontoh Wali kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menertibkan PKL. (CNN Indonesia/Resty Armenia).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menyayangkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada Satpol PP tak mendiamkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di trotoar. Menurutnya, orang nomor satu di DKI itu seharusnya menawarkan solusi seperti yang diberikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Solusi itu katanya adalah memberikan tempat berdagang pada PKL. “Ibu Tri Rismaharini menawarkan solusi dengan memberikan tempat berdagang pada PKL di Taman Bungkul, Surabaya,” kata Yayat, Kamis (25/2).

Para PKL di Taman Bungkul kata Yayat, bisa berjualan dengan tenang. Selain pedagang, di tempat yang telah menjadi ikon kota Surabaya itu juga terdapat pengamen jalanan yang menghibur para pendengar. “Pengamen itu tidak mengutip meski ketika dikasih uang tidak menolak,” ujar Yayat.
Melihat hal itu Yayat meminta Ahok agar memberikan solusi jitu kepada para PKL. Menurutnya sudah tidak jaman lagi membuat kebijakan yang tidak populis. Sebab, selama ini bekas Bupati Belitung Timur itu dinilainya lebih memihak orang-orang kaya. Salah satu contohnya adalah menawarkan kepada para pemilik gedung menawarkan sebagian lahannya sebagai lapak tempat berdagang.
Sebelumnya, kebijakan Ahok yang lebih memberi ruang kepada orang berduit diamini pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alldo Fellix Januardy. Menurutnya, sikap keras Ahok hanya berlaku bagi masyarakat miskin. Namun, penggusuran tidak pernah dilakukan kepada masyarakat menengah ke atas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silakan saja bersikap keras tapi harus adil. Bisa enggak keras juga terhadap masyarakat menengah ke atas, menggusur warga Kelapa Gading, misalnya. Pak Ahok diskriminatif kepada warga miskin," ujar Alldo di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (24/2).

Hingga kini, Jakarta baru memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekitar 9,9 persen. Sementara target RTH di kota besar sebanyak 30 persen. Demi mengejar ketertinggalan memenuhi RTH, Alldo mengatakan, Ahok hanya menggusur pemukiman warga yang tinggal di pinggir sungai. Padahal menurutnya, warga di sekitar bantaran sungai bukan satu-satunya penyebab banjir.
(bag)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER