PPP Kubu Djan: Kehadiran Menkumham di Mukernas PPP Berpihak
Alfani Roosy Andinni | CNN Indonesia
Kamis, 25 Feb 2016 20:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah menilai kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di ajang Mukernas PPP masih berpihak pada PPP kubu Romahurmuziy.
Menurutnya, Surat Keputusan Menkumham perihal perpanjangan kepengurusan hasil Muktamar Bandung tidak memberikan keadilan bagi kubunya.
"Kehadiran Pak Yasonna itu masih berpihak. Perpanjangan SK Muktamar Bandung tidak adil bagi kami," kata Dimyati kepada CNN Indonesia, Kamis (25/2).
Apalagi, kata dia, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali tidak merestui Mukernas yang digelar di Hotel Mercure, Ancol. Sebab, SK Menkuhmam itu dianggap tidak sah.
"Sementara Pak Suryadharma nyatakan itu tidak legal. Yang dikukuhkan kembali oleh Menkumham Yasonna itu," tutur Dimyati.
Dia meminta agar Yasonna sebagai Menkumham bersikap bijak dengan mengutamakan kedua kubu islah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan perpanjangan SK kepengurusan hasil Muktamar Bandung.
Dia mencontohkan sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
"Orang tahu lah bahwa Pak Yasonna keberpihakannya jelas. Harusnya seperti Pak Luhut yang meminta kami untuk damai dulu lah. Kalo enggak, enggak saya SK-in. Pak Luhut ancamannya jelas, bagus itu damai dulu kalo enggak jadi ormas kami," ujar Dimyati.
Menurut dia islah yang ditawarkan Menkumham Yasonna adalah islah yang tidak jelas karena Yasonna masih berpihak pada kubu Romi.
"Islahnya islah keberpihakan harusnya win-win dong kalo islah itu. Djan Faridz win, Romi win," ucap Dimyati.
Dia menilai Menkumham Yasonna harus bisa mencari solusi menyamakan persepsi kedua kubu di partai Kakbah itu jika memang serius mau membuat PPP kembali bersatu.
Pasalnya, saat ini kubunya yakni hasil Muktamar Jakarta masih berpatokan pada legal standing yang dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA).
MA sebelumnya telah mengabulkan permohonan kasasi kepengurusan PPP kubu Djan Faridz. MA memutuskan partai Kakbah yang sah adalah kepengurusan Muktamar Jakarta.
Sementara kubu Romi berpegang pada perpanjangan kepengurusan SK Muktamar Bandung.
"Makanya enggak selesai. Ini mau damai gimana dia (kubu Romi) merasa sudah punya legal standing sudah bisa jalan sendiri. Itu bukan damai namanya itu enggak adil," kata Dimyati.
PPP hasil Muktamar Bandung tengah menggelar Mukernas ke-IV sejak kemarin (24/2). Mukernas yang bertemakan "Islah Seutuhnya Menuju Stabilitas Politik Nasional" itu bertujuan untuk menyatukan dua kubu yang berkonflik sejak 2014.
Agenda utama dari Mukernas yang digagas oleh kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung ini akan menentukan waktu pelaksanaan Muktamar Islah.
Dari perwakilan pemerintah bukan hanya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengadiri acara mukernas tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga hadir sebagai perwakilan pemerintah. (obs)
Menurutnya, Surat Keputusan Menkumham perihal perpanjangan kepengurusan hasil Muktamar Bandung tidak memberikan keadilan bagi kubunya.
"Kehadiran Pak Yasonna itu masih berpihak. Perpanjangan SK Muktamar Bandung tidak adil bagi kami," kata Dimyati kepada CNN Indonesia, Kamis (25/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
"Orang tahu lah bahwa Pak Yasonna keberpihakannya jelas. Harusnya seperti Pak Luhut yang meminta kami untuk damai dulu lah. Kalo enggak, enggak saya SK-in. Pak Luhut ancamannya jelas, bagus itu damai dulu kalo enggak jadi ormas kami," ujar Dimyati.
Menurut dia islah yang ditawarkan Menkumham Yasonna adalah islah yang tidak jelas karena Yasonna masih berpihak pada kubu Romi.
"Islahnya islah keberpihakan harusnya win-win dong kalo islah itu. Djan Faridz win, Romi win," ucap Dimyati.
Dia menilai Menkumham Yasonna harus bisa mencari solusi menyamakan persepsi kedua kubu di partai Kakbah itu jika memang serius mau membuat PPP kembali bersatu.
Pasalnya, saat ini kubunya yakni hasil Muktamar Jakarta masih berpatokan pada legal standing yang dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA).
MA sebelumnya telah mengabulkan permohonan kasasi kepengurusan PPP kubu Djan Faridz. MA memutuskan partai Kakbah yang sah adalah kepengurusan Muktamar Jakarta.
Sementara kubu Romi berpegang pada perpanjangan kepengurusan SK Muktamar Bandung.
"Makanya enggak selesai. Ini mau damai gimana dia (kubu Romi) merasa sudah punya legal standing sudah bisa jalan sendiri. Itu bukan damai namanya itu enggak adil," kata Dimyati.
PPP hasil Muktamar Bandung tengah menggelar Mukernas ke-IV sejak kemarin (24/2). Mukernas yang bertemakan "Islah Seutuhnya Menuju Stabilitas Politik Nasional" itu bertujuan untuk menyatukan dua kubu yang berkonflik sejak 2014.
Agenda utama dari Mukernas yang digagas oleh kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung ini akan menentukan waktu pelaksanaan Muktamar Islah.
Dari perwakilan pemerintah bukan hanya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengadiri acara mukernas tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga hadir sebagai perwakilan pemerintah. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK