Fadli Zon Pahami Alasan Jokowi Tunda Megaproyek DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mempermasalahkan apabila nantinya proyek pengembangan gedung DPR tertunda. Hal itu menyikapi dilanjutkanya moratorium pembangunan sarana dan prasarana lembaga negara, termasuk pembelian lahan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau tidak, juga tidak ada masalah. Kalau memang negara tidak punya uang lagi, ya sudah tidak masalah," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3).

Lihat juga: Moratorium Pembangunan Gedung dan Pembelian Tanah Dilanjutkan

Kebijakan menunda pengembangan kawasan DPR diambil dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/2) lalu. Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga tinggi negara menggunakan tanah-tanah yang sudah dimiliki negara, alih-alih membeli tanah baru untuk keperluan gedung.

Meski mengaku tidak bermasalah, Fadli mengingatkan pentingnya pengembangan kompleks parlemen. Hal tersebut diperlukan karena bertambahnya jumlah staf dan tenaga ahli anggota DPR, termasuk pengembangan museum dan perpustakaan DPR.

Lihat juga: Pembangunan Gedung DPR Buat Rakyat 'Naik Darah'

"Kami tentu harus realistis dengan kenyataan anggaran. Kalau ada ya terus, kalau tidak ada ya ditunda," katanya.

Kebijakan moratorium diambil dengan tujuan agar pemerintah lebih fokus dan konsentrasi pada alokasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi berharap APBN nantinya bisa diprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, bendungan, atau jalur kereta api dan pelabuhan.

Namun, moratorium tidak berlaku untuk bidang pendidikan, narkoba dan terorisme. Karenanya, dana-dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan gedung atau pembelian tanah, katanya, akan dikembalikan lagi ke alokasi APBN 2016. (sur)