Pascaputusan MA, Kader Golkar Diminta Puasa Komentar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar meminta agar semua pihak dalam tubuh partai beringin meredam potensi konflik pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat legitimasi kubu musyawarah nasional (Munas) Bali.

Untuk itu, Agun berharap agar jajaran kader di Partai Golkar menahan diri berkomentar di media mengenai masa depan Munas/Munaslub. Dia menyarankan, agar pendapat disampaikan dalam rapat pleno yang akan segera digelar.

"Silang pendapat di media secara terbuka harus sudah segera dihentikan, gantinya adalah duduk bersama, bicarakan bersama, putuskan bersama dalam forum silaturahmi dan putuskan dalam rapat resmi, rapat pleno DPP," kata dia.

Lihat juga: Survei Sebut JK Paling Berjasa Damaikan Golkar

Hal ia sampaikan, menyusul perkembangan pelaksanaan Munas/Munas Luar Biasa pascaputusan MA yang masih belum jelas, terutama soal kepanitiaan. Meski, usulan susunan kepanitiaan sudah disampaikan dalam rapat pengurus harian.

Agun berpendapat, kepanitiaan dan kepesertaan menjadi kunci dalam gelaran Munas/Munaslub yang akan datang. Perdebatan penyelenggara, apakah pihak Bali atau Riau, menurutnya, harus berdasarkan semangat rekonsiliasi dan berkeadilan.

Tantangan menghadapi Pilkada serentak 2017 dan pemilu 2019, lanjutnya, sudah semakin mendesak untuk melakukan konsolidasi. Apalagi, kata Agun, kader-kader Golkar di daerah sudah mulai menyiapkan penyelenggaran Pilkada 2017. Sehingga, penyelenggaraan Munas/Munaslub menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Lihat juga: Tunda Rapat Pleno, Golkar Terancam Gagal Ikut Pilkada 2017

"Janganlah semangat untuk segera melaksanakan Munas ini menjadi redup kembali, dan memunculkan keraguan disana sini," ujar Agun.

Hingga kini, Partai Golkar masih belum menyelenggarakan rapat pleno untuk mengambil keputusan atas hasil rapat pengurus harian. Putusan MA yang menolak kasasi kubu Agung Laksono, membuat dinamika baru terkait penyelenggara Munas/Munaslub apakah di tangan kepengurusan Riau atau Bali.

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo sebelumnya, menegaskan penundaan beberapa kali rapat pleno penetapan panitia, penetapan waktu, dan tempat pelaksanaan Munas akan membuat partai itu terancam gagal mengikuti pilkada 2017.

Lihat juga: Ada Lima Tokoh yang Dinilai Bisa Selamatkan Golkar

"Rapat pleno yang terus ditunda-tunda dapat mengancam pelaksanaan Munas menjadi batal. Ini menjadi keresahan pengurus daerah Partai Golkar di seluruh Indonesia," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (6/3). (pit)