Pimpinan DPR Sebut Komisi Hukum Berhak Panggil Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Ade Komarudin menilai Komisi Hukum DPR berwenang memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok. Menurutnya, hal itu salah satu bentuk DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya terutama di bidang pengawasan.

"Siapa bilang enggak bisa? Bisa," ujar Ade Komarudin di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3).

Sebelumnya, Komisi Hukum DPR berencana memanggil Ahok dan Kapolda Inspektur Jenderal Tito Karnavian terkait persoalan penertiban Kalijodo dan kasus Sumber Waras. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat DPR tidak dapat memanggil Ahok karena belum melibatkan proses hukum.

Lihat juga: Gubernur Ahok Siap Hadapi Komisi Hukum DPR

Menanggapi hal tersebut, Ade menegaskan pihaknya dapat memanggil siapapun termasuk Ahok. "Semua warga negara bisa dan DPR itu tidak boleh melakukan sesuatu yang merupakan tugas aparat penegak hukum," katanya.

Senada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai upaya pemanggilan itu berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR. Terkait Kalijodo, Fadli menyoroti penggunaan Tentara Negara Indonesia dalam penggusuran lokalisasi di perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat tersebut.

"Saya kira itu fungsi pengawasan dalam penegakan hukum. Ada juga penggunaan TNI, itu sudah sesuai prosedur atau belum? Saya kira TNI bukan untuk jadi tukang gusur, tapi pertahanan," kata Fadli Zon.

Lihat juga: Komisi III DPR Panggil Ahok Terkait Kalijodo dan Sumber Waras

Legislator Partai Gerindra ini juga meminta ke Ahok agar tidak tebang pilih dalam pemberantasan prostitusi. "Yang di bawah (digusur), tapi yang di atas dibiarkan saja. Saya kira saudara Ahok tahu maksudnya," tuturnya.

Rencana pemanggilan Ahok ini awalnya disampaikan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Desmond J Mahesa. Pemanggilan itu merupakan tindaklanjut keputusan rapat pleno beberapa waktu lalu. Soal persoalan Kalijodo dan Hotel Alexis menjadi bahan yang akan diklarifikasi kepada Ahok.

Komisi Hukum DPR sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat hiburan malam di Jakarta. Dalam sidak itu, ditemukan bangunan dengan izin hotel, namun terdapat berbagai wanita dari banyak negara yang diduga melakukan praktik prostitusi.

Selain itu, Komisi Hukum juga akan mengklarifikasi keterlibatan Ahok terkait kasus Sumber Waras. Desmond menilai hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi fitnah atau tudingan kepada Ahok.

(sip)