Mahyudin Tak Permasalahkan Munas Golkar Ditunda
Alfani Roosy Andinni | CNN Indonesia
Rabu, 09 Mar 2016 14:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon ketua umum Partai Golkar Mahyudin tak mempermasalahkan jika pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) islah ditunda. Menurutnya, hal tersebut dapat memberikan waktu rekonsiliasi pimpinan pusat ke daerah.
"Saya sejauh untuk urusan partai, saya ikhlas saja, meski saya sudah keliling-keliling dan capek itu menjadi tanggung jawab saya sendiri," kata Mahyudin di Gedung DPR RI, Selasa (8/3).
Hingga kini, Partai Golkar masih belum menyelenggarakan rapat pleno untuk mengambil keputusan atas hasil rapat pengurus harian.
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi kubu Agung Laksono, membuat dinamika baru terkait penyelenggaran Munas/Munaslub apakah di tangan kepengurusan Riau atau Bali.
Wakil Ketua MPR itu yakin sikap negarawan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical akan memikirkan kejayaan partai beringin.
Dia yakin Ical akan melakukan rekonsilasi terhadap kubu Agung Laksono dan seluruh kader Golkar untuk menentukan pelaksanaan Munas.
"Saya yakin Aburizal Bakrie akan melakukan rekonsiliasi karna tidak mungkin Ical menghancurkan Golkar," tuturnya.
Namun Mahyudin menilai, rekonsiliasi adalah sepenuhnya hak seluruh kader Golkar, bukan lagi menjadi urusan Menkumham.
Menurut Mahyudin, kader hanya membutuhkan pemerintah sebagai fasilitator yang memperlancar semua proses internal di partai beringin dengan menerbitkan SK pengesahan Munas Bali.
"Sejatinya, Golkar tak memerlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun. Termasuk pebentukan tim transisi," ucapnya.
Mahyudin Akan Tetap Mencalonkan Diri
Mahyudin mengatakan, dirinya akan tetap mencalonkan diri meski Munas nantinya ditunda. Dia mengaku telah melakukan beberapa persiapan terkait niatannya untuk memimpin Golkar.
"Kami telah melakukan roadshow di 15 Provinsi dari 34 Provinsi," ungkapnya.
Dia menuturkan jika tanggal pelaksanaan Munas telah ditentukan maka dirinya akan melanjutkan roadshownya tersebut di 19 Povinsi di DPD tingkat I dan II yang tersisa.
Mahyudin mengungkapkan, kurang lebih 260 DPD II menyambut baik niatnya yang ingin memimpin Golkar.
"Mereka menyubut dengan antusias karena saya memaparkan program-program visi-misi saya kalau saya terpilih menjadi ketua umum," ujarnya.
Mahyudin Minta Menkumham Sahkan Kepengurusan Munas Bali
Mahyudin menilai tidak ada alasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali pascaputusan MA.
Pasalnya menurut dia, kepanitiaan Munas akan terbentuk jika kepengurusan Golkar memiliki dasar hukum yang jelas.
"Artinya, kepengurusan hasil Munas Bali sah secara legal dan konstitusional," ucapnya.
Dia mengatakan, meski terdapat catatan negatif bahwa Munas Bali tidak demokratis. Namun menurut Mahyudin, pelaksanaannya sudah sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.
Karenanya, dia meminta agar Menkumham segera mengeluarkan surat keputusan (SK) pengesahan dan membatalkan SK perpanjangan Munas Riau yang tak memiliki dasar lagi.
"Segala keputusan Partai Golkar harus melewati pengambilan keputusan berjenjang seperti Munas Rapimnas dan Rapat Pleno. Sementara SK perpanjangan Munas Riau adalah inisiatif pemerintah, sama sekali bukan atas permintaan internal Partai Golkar," tutup Mahyudin. (bag)
"Saya sejauh untuk urusan partai, saya ikhlas saja, meski saya sudah keliling-keliling dan capek itu menjadi tanggung jawab saya sendiri," kata Mahyudin di Gedung DPR RI, Selasa (8/3).
Hingga kini, Partai Golkar masih belum menyelenggarakan rapat pleno untuk mengambil keputusan atas hasil rapat pengurus harian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua MPR itu yakin sikap negarawan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical akan memikirkan kejayaan partai beringin.
"Saya yakin Aburizal Bakrie akan melakukan rekonsiliasi karna tidak mungkin Ical menghancurkan Golkar," tuturnya.
Namun Mahyudin menilai, rekonsiliasi adalah sepenuhnya hak seluruh kader Golkar, bukan lagi menjadi urusan Menkumham.
Menurut Mahyudin, kader hanya membutuhkan pemerintah sebagai fasilitator yang memperlancar semua proses internal di partai beringin dengan menerbitkan SK pengesahan Munas Bali.
"Sejatinya, Golkar tak memerlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun. Termasuk pebentukan tim transisi," ucapnya.
Mahyudin Akan Tetap Mencalonkan Diri
Mahyudin mengatakan, dirinya akan tetap mencalonkan diri meski Munas nantinya ditunda. Dia mengaku telah melakukan beberapa persiapan terkait niatannya untuk memimpin Golkar.
"Kami telah melakukan roadshow di 15 Provinsi dari 34 Provinsi," ungkapnya.
Dia menuturkan jika tanggal pelaksanaan Munas telah ditentukan maka dirinya akan melanjutkan roadshownya tersebut di 19 Povinsi di DPD tingkat I dan II yang tersisa.
Mahyudin mengungkapkan, kurang lebih 260 DPD II menyambut baik niatnya yang ingin memimpin Golkar.
"Mereka menyubut dengan antusias karena saya memaparkan program-program visi-misi saya kalau saya terpilih menjadi ketua umum," ujarnya.
Mahyudin Minta Menkumham Sahkan Kepengurusan Munas Bali
Mahyudin menilai tidak ada alasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali pascaputusan MA.
Pasalnya menurut dia, kepanitiaan Munas akan terbentuk jika kepengurusan Golkar memiliki dasar hukum yang jelas.
"Artinya, kepengurusan hasil Munas Bali sah secara legal dan konstitusional," ucapnya.
Dia mengatakan, meski terdapat catatan negatif bahwa Munas Bali tidak demokratis. Namun menurut Mahyudin, pelaksanaannya sudah sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.
Karenanya, dia meminta agar Menkumham segera mengeluarkan surat keputusan (SK) pengesahan dan membatalkan SK perpanjangan Munas Riau yang tak memiliki dasar lagi.
"Segala keputusan Partai Golkar harus melewati pengambilan keputusan berjenjang seperti Munas Rapimnas dan Rapat Pleno. Sementara SK perpanjangan Munas Riau adalah inisiatif pemerintah, sama sekali bukan atas permintaan internal Partai Golkar," tutup Mahyudin. (bag)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK