DPR: Perlu Pinjaman Asing untuk Modernisasi Alutsista

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, kebutuhan TNI tidak akan terpenuhi jika pemerintah hanya mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Menurutnya, pemerintah memerlukan sumber dana lain untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista).

"Anggaran dari APBN atau rupiah murni itu tidak akan memadai kebutuhan TNI. Kami masih memerlukan sumber lain yaitu pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, khususnya untuk modernisasi alutsista," kata Mahfudz di markas Komando Pasukan Khusus, Cijantung, Jakarta, Kamis (10/3).

Komisi Pertahanan DPR hari ini mengunjungi markas Kopassus. Mahfudz berkata, komisinya ingin mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis modernisasi alutsista TNI periode 2010-2014.

Evaluasi tersebut, menurutnya, diperlukan untuk mengukur ketepatan dan efektivitas pelaksanaan renstra tersebut.

"Semestinya sejak tahun 2015, Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mulai masuk melaksanakan renstra tahap dua, yaitu periode 2015-2019," ujar Mahfudz.

Pada kunjungan anggota parlemen itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menyampaikan berbagai hal terkait dengan pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential forces) yang telah dilakukan lembaganya.

Lihat juga: TNI AD Siapkan Lahan Latihan Tank Leopard di Sukabumi

Pembangunan MEF merupakan kebijakan negara di bidang pertahanan yang dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Kebijakan tersebut mengatur, prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada perwujudan standar kekuatan pokok dan minimum TNI.

Hal tersebut mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

Lihat juga: Ryamizard: Indonesia Tak Akan Beli Alutsista Mubazir

Sebelumnya, Komisi I DPR telah melakukan kunjungan kerja ke markas TNI AU dan TNI AL. Setelah kunjungan hari ini, Mahfudz mengatakan, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Mabes TNI.

"Kami akan bicarakan bagaimana postur kekuatan TNI secara terpadu baik yang ada sekarang maupun yang ditargetkan pada 2019," katanya. (abm)