Romahurmuziy Sebut Djan Faridz Berpolitik Seribu Wajah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung, Romahurmuziy, menyebut Djan Faridz menjalankan politik seribu wajah.

Rohamurmuziy menyatakan hal itu untuk menyikapi gugatan Djan yang merepresentasikan Muktamar Surabaya terhadap pemerintah. Kubu Djan menganggap pemerintah tak kunjung menyelesaikan konflik internal partainya.

"Tindakan itu menunjukkan gaya politik seribu wajah," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (15/3).

Rohamurmuziy menilai gugatan kubu Djan ke ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kontraproduktif dengan upaya islah yang sedang diupayakan sejumlah tokoh partai berlambang kakbah itu.

Padahal Kamis pekan lalu, ucapnya, Djan telah mengutus Habil Marati dan Dimyati Natakusumah untuk bermediasi dengan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Mereka telah menandatangani semacam akta perdamaian yang intinya tidak akan mundur ke belakang, melainkan melangkah maju ke depan," kata Rohamurmuziy.

Lihat juga: Gugat Jokowi, Djan Faridz Dianggap Mencla-Mencle Soal Islah

Menurut agenda, sidang gugatan tersebut akan digelar siang tadi. Namun rencana tersebut batal karena dua dari tiga tergugat tidak hadir.

Presiden Joko Widodo menjadi tergugat I pada gugatan tersebut. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan serta Menkumham Yasona Hamonangan Laoly tercatat sebagai tergugat II dan III.

Lihat juga: PPP Gugat Pemerintah ke Pengadilan: Tidak Patuh Putusan MA

Diberitakan sebelumnya, Djan menilai keputusan pemerintah melegalkan kembali kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung sebagai perbuatan melawan hukum.

Tidak hanya memperpanjang masa berlaku kepengurusan itu, Kemenkumham juga memberi waktu enam bulan untuk PPP.

Pada tenggat waktu tersebut, Kemenkumham berharap PPP dapat menggelar muktamar islah dan menghasilkan kepengurusan baru.

Lihat juga: PPP Disindir Jadi 'Ayam Sayur'

(abm)