Jokowi Dinilai Perlu Punya Orang Kepercayaan dalam Kabinet
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Minggu, 20 Mar 2016 09:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Desakan perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo kembali bergulir. Selain urusan koordinasi antarmenteri yang dianggap semakin tidak harmonis, kinerja para pembantu presiden pun sampai saat ini dinilai masih jauh dari harapan publik.
Direktur Eksekutif IndoBarometer Mohammad Qodari menilai Presiden Jokowi perlu mengisi Kabinet Kerja dengan orang kepercayaan yang memiliki kemampuan di bidangnya. Perombakan kabinet dianggap perlu segera dilakukan agar pemerintahan berjalan lebih baik.
"Jokowi perlu orang yang dia percaya dan mumpuni supaya eksekusi kebijakan lebih baik," kata Qodari dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3).
Dia menilai jajaran menteri Kabinet Kerja pertama kali dibentuk bukan rancangan ideal Jokowi, sampai akhirnya terjadi reshuffle jilid pertama pada 12 Agustus 2015. Jokowi merombak posisi menteri di enam pos. Separuhnya adalah Kementerian Koordinator.
Keenam pos itu ialah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretaris Kabinet.
"Saat ini Jokowi terlihat kuat dan memasukan yang diharapkan membantunya seperti Luhut Binsar Panjaitan (Menkopolhukam)," katanya.
Mantan Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia itu memandang Luhut selama ini berperan sebagai penasihat utama Jokowi. Langkah Luhut , termasuk di bidang ekonomi, dinilai punya pengaruh pada pengambilan keputusan Jokowi. Luhut serupa dengan Djoko Suyanto dan Hatta Rajasa di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, reshuffle dianggap perlu dilakukan karena kebutuhan dan pertimbangan politik. Sejumlah partai politik yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih mulai merapat ke pemerintahan Jokowi setahun ini. Dimulai dari Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz.
"Ada wacana menteri dari Golkar dan PAN. Kalau melihat itu, reshuffle paling tepat setelah Munas Islah Golkar," ucap dia.
Sementara itu, Jurnalis Senior Budiarto Shambazy menilai Jokowi tak perlu merombak para pembantunya. Sebab menteri Kabinet Kerja dianggap telah berada di jalur yang tepat. Reshuffle seharusnya dilakukan berdasarkan kemampuan dan kinerja menteri.
"Menteri sudah on the right track. Tidak ada yang salah dalam kondisi ini dari sisi politik dan ekonomi. Jika tujuan reshuffle ialah menyenangkan kelompok tertentu dan karena menteri jabatan politik yang itu sulit diubah," kata Budiarto.
Politisasi dalam proses reshuffle tidak dapat dihindari. Dia mencontohkan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan sebelum dan sesudah reshuffle. Sebelumnya, Jokowi dan PDI Perjuangan dianggap memiliki hubungan dan komunikasi yang buruk. Hal itu berubah setelah masuknya Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjojanto.
"Jadi kalaupun reshuffle saat ini, ada kemungkinan untuk menampung PDIP," ucapnya. (gil)
Direktur Eksekutif IndoBarometer Mohammad Qodari menilai Presiden Jokowi perlu mengisi Kabinet Kerja dengan orang kepercayaan yang memiliki kemampuan di bidangnya. Perombakan kabinet dianggap perlu segera dilakukan agar pemerintahan berjalan lebih baik.
"Jokowi perlu orang yang dia percaya dan mumpuni supaya eksekusi kebijakan lebih baik," kata Qodari dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keenam pos itu ialah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretaris Kabinet.
Mantan Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia itu memandang Luhut selama ini berperan sebagai penasihat utama Jokowi. Langkah Luhut , termasuk di bidang ekonomi, dinilai punya pengaruh pada pengambilan keputusan Jokowi. Luhut serupa dengan Djoko Suyanto dan Hatta Rajasa di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, reshuffle dianggap perlu dilakukan karena kebutuhan dan pertimbangan politik. Sejumlah partai politik yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih mulai merapat ke pemerintahan Jokowi setahun ini. Dimulai dari Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz.
"Ada wacana menteri dari Golkar dan PAN. Kalau melihat itu, reshuffle paling tepat setelah Munas Islah Golkar," ucap dia.
Sementara itu, Jurnalis Senior Budiarto Shambazy menilai Jokowi tak perlu merombak para pembantunya. Sebab menteri Kabinet Kerja dianggap telah berada di jalur yang tepat. Reshuffle seharusnya dilakukan berdasarkan kemampuan dan kinerja menteri.
"Menteri sudah on the right track. Tidak ada yang salah dalam kondisi ini dari sisi politik dan ekonomi. Jika tujuan reshuffle ialah menyenangkan kelompok tertentu dan karena menteri jabatan politik yang itu sulit diubah," kata Budiarto.
Politisasi dalam proses reshuffle tidak dapat dihindari. Dia mencontohkan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan sebelum dan sesudah reshuffle. Sebelumnya, Jokowi dan PDI Perjuangan dianggap memiliki hubungan dan komunikasi yang buruk. Hal itu berubah setelah masuknya Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjojanto.
"Jadi kalaupun reshuffle saat ini, ada kemungkinan untuk menampung PDIP," ucapnya. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK