Gaduh Menteri, Hanura Minta Presiden Pakai Hak Prerogatifnya

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon berpendapat Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi menteri-menteri yang membuat kegaduhan di muka publik.

"Kalau sekiranya ada kesalahan di tingkat menteri, presiden harus ambil sikap menggunakan hak prerogatifnya," kata Nurdin di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (4/3).

Hak prerogatif yang dimaksud adalah melakukan langkah perombakan atau reshuffle kabinet. Hal itu, kata dia, untuk memperkuat soliditas dan kekompakan kabinet dalam menjalankan kerjanya.

"Ya kalau diperlukan (reshuffle) untuk memperkuat tim kerja dan soliditas, perlu saja mungkin itu," ucap dia.

Nurdin menegaskan Partai Hanura akan mendukung apapun sikap yang diambil presiden. Namun, dia mengingatkan agar presiden tidak salah mengambil langkah dalam mengambil keputusan ini.

Pilihan Redaksi Faisal Basri Pilih Skema Offshore untuk Masela Fahri: Jokowi Harus Bisa Selesaikan Masalah Internal Kabinet Investor Blok Masela Sudah Habiskan US$1,2 Miliar Sejak 1998 Perang Kepentingan di Balik Kisruh Blok Masela

Sebab, Nurdin menuturkan, presiden jangan sampai terjebak pada arus kepentingan yang terjadi dalam polemik ini. Bisa saja, kata dia, ada faktor kepentingan tertentu yang melatarbelakangi konflik antarmenteri di kabinet.

"Jadi ini kami dukung presiden mencari titik permasalahan dan hal yang dipolemikan itu untuk kepentigan apa? Apakah kepentigan negara atau kelompok atau partai politik tertentu," ujar Nurdin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum para pembantunya di Kabinet Kerja untuk tidak lagi meributkan masa depan pengembangan blok Masela di ruang publik, khususnya di media sosial.

Menurutnya, sikap beda pendapat dan saling kritik sejumlah menteri belakangan ini tidak dapat ditoleransi dan akan menjadi bahan evaluasi kinerja personal. (pit)