"Kami terus mengikuti perkembangannya dan setuju dilanjutkan. Tidak masalah dilanjutkan," ujar Saut, Senin (23/3).
Saut mengklaim, dukungan terhadap pemerintah lantaran saat ini KPK telah mengalami kemajuan dalam berbagai sektor, di antaranya dalam hal anggaran, sumber daya, keahlian, hingga teknologi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas di dalam kasus Hambalang yang tidak kami punya di masa lalu adalah rasa anti korupsi. Nantinya perhitungan ini perlu dikaji secara hati-hati. Perlu hitungan yang profesional dan jauh dari perilaku koruptif," ujarnya.
"Kami kawal ketat baik syarat teknis dan potensi proyek mubazir. Sebab korupsi kemarin berkaitan dengan struktur tanah yang kontur (salah pilih sejak awal). Sehingga ini menjadi celah untuk perlu ekstra effort dana, sistem, model dan kuantitas material," ujar Saut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan memutuskan kelanjutan proyek Kompleks Hambalang dua pekan mendatang setelah kunjungannya. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan kajian atas kelayakan bangunan dan kondisi tanah.
Kasus Hambalang sendiri sudah menjerat sejumlah pihak, yaitu mantan Menteri Pemuda Olahraga Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan.
Selain itu terdapat pula mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero), Teuku Bagus Mukhamad Noor, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Mereka kini mendekam di penjara setelah divonis hakim. Sementara adik Andi Mallarangeng, Choel Mallarangeng saat ini masih berstatus tersangka di KPK. (pit)