DPR Berharap Pemerintah Konsisten Jaga Kedaulatan di Natuna
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 24 Mar 2016 15:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap, pemerintahan Joko Widodo konsisten menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dia mendukung dilayangkannya nota protes pemerintah Indonesia kepada China.
Nota protes itu berkaitan dengan intervensi yang dilakukan otoritas China dalam upaya penangkapan kapal KM Kway Fey 10078 yang diduga mencuri ikan di wilayah perairan Natuna.
"Nota protes bagus. Kedaulatan harus dibela walau sejengkal. Tinggal gimana pemerintah konsisten menghadapi hal ini," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/3).
Perairan Natuna berada di wilayah Laut China Selatan. Fadli menuturkan, Laut China Selatan terkenal, memiliki banyak sumber daya dan berkaitan dengan kepentingan internasional.
Senada, Ketua DPR Ade Komarudin mendukung langkah pemerintah Indonesia demi mempertahankan kedaulatan. Menurutnya, pemerintah perlu berkoordinasi lebih lanjut menyikapi insiden Natuna.
"Bila perlu dibawa ke rapat terbatas kabinet. Tidak boleh satu menteri mengambil kebijakan tanpa koordinasi karena ini menyangkut banyak sektor," ujar Ade.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sejak November 2014, Indonesia dan China sepakat memerangi pencurian ikan. Namun aksi yang dilakukan kapal KAMU Kway Fey 10078 akhir pekan lalu menunjukkan sikap ambigu China.
Susi telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri. Namun, Presiden Jokowi hingga kini belum berkomentar.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Weide, untuk menyampaikan nota protes terkait insiden penangkapan kapal tersebut.
Selain itu, China memasukkan sebagian perairan Natuna Indonesia yang berada di wilayah Laut China Selatan ke dalam peta teritorialnya. Wilayah itu disebut nine-dash line atau garis demarkasi yang digunakan pemerintah Republik Rakyat China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan.
Klaim China itu menjadi sengketa sejumlah negara di Asia dan mengundang kecaman sejumlah negara yang selama ini mempersengketakan pulau-pulau di Laut China Selatan. (bag)
Nota protes itu berkaitan dengan intervensi yang dilakukan otoritas China dalam upaya penangkapan kapal KM Kway Fey 10078 yang diduga mencuri ikan di wilayah perairan Natuna.
"Nota protes bagus. Kedaulatan harus dibela walau sejengkal. Tinggal gimana pemerintah konsisten menghadapi hal ini," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada, Ketua DPR Ade Komarudin mendukung langkah pemerintah Indonesia demi mempertahankan kedaulatan. Menurutnya, pemerintah perlu berkoordinasi lebih lanjut menyikapi insiden Natuna.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sejak November 2014, Indonesia dan China sepakat memerangi pencurian ikan. Namun aksi yang dilakukan kapal KAMU Kway Fey 10078 akhir pekan lalu menunjukkan sikap ambigu China.
Susi telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri. Namun, Presiden Jokowi hingga kini belum berkomentar.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Weide, untuk menyampaikan nota protes terkait insiden penangkapan kapal tersebut.
Selain itu, China memasukkan sebagian perairan Natuna Indonesia yang berada di wilayah Laut China Selatan ke dalam peta teritorialnya. Wilayah itu disebut nine-dash line atau garis demarkasi yang digunakan pemerintah Republik Rakyat China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan.
Klaim China itu menjadi sengketa sejumlah negara di Asia dan mengundang kecaman sejumlah negara yang selama ini mempersengketakan pulau-pulau di Laut China Selatan. (bag)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK