Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, insiden kecelakaan pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/4) malam harus dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Bagaimana penataan perhubungan? Kok bisa terjadi hal-hal yang tidak boleh terjadi? Jadi seharusnya segera ada investigasi di mana titik lemahnya, di mana kesalahannya," kata Fadli di Gedung DPR RI, Selasa (5/4).
Fadli meminta pihak yang bersalah dalam kecelakaan harus diberikan sanksi agar insiden pesawat tidak terjadi lagi. "Supaya tidak menggampangkan. Supaya betul-betul cermat dan hati-hati di tiap pekerjaan," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, Bandara Halim Perdanakusuma akan padat dipenuhi pesawat jika digunakan penerbangan komersial. "Padahal itu wilayah yang seharusnya dikuasai pemerintah atau negara," ucapnya.
Senada, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait insiden kecelakaan tersebut.
Menhub akan dimintai penjelasan perihal perubahan fokus dan keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma yang tadinya diperuntukkan sebagai pangkalan militer kini menjadi bandara komersial.
Fary mengatakan, bakal mengajak Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Angkasa Pura membahas hal ini. "Itu yang akan dibahas dengan Menhub. Sedangkan untuk Bandara Halim, KNKT, Angkasa Pura, kami juga belum pernah dibicarakan," ujarnya.
Fary mendorong KNKT mengeluarkan rekomendasi yang tajam setelah selesai melakukan investigasi kecelakaan pesawat terbang.
Menurutnya, selama ini sejumlah rekomendasi KNKT tidak dijalankan pengelola Bandara Halim Perdanakusuma. Di antaranya, soal slot penerbangan per jam serta kapasitas dan ruang gerak pesawat.
"Jangan sampai di Halim terlalu padat," ujar Fary.
Hal serupa disampaikan Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro. Dia meminta KNKT memeriksa semua pihak termasuk petugas Air Traffic Control (ATC) dan petugas Air Nav.
"Begitu pula Angkasa Pura II sebagai operator harus diperiksa agar tidak ceroboh dalam mengelola bandara Halim Perdanakusuma," kata Nizar dalam keterangan tertulisnya.
Siang tadi, Komisi V bersama Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengunjungi Bandara Halim Perdanakusuma untuk mengecek lokasi pascaperistiwa semalam.
Kecelakaan pesawat terjadi di Bandara Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, semalam, pukul 19.55 WIB. Dua pesawat bertabrakan di
runway bandara yakni Batik Air berjenis Boeing 737-800 reg PK-LBS rute HLP-UPG (Ujung Pandang), bertabrakan dengan pesawat Transnusa jenis ATR reg PK-TNJ.
Pesawat tujuan Halim Perdanakusuma-Ujung Pandang dengan reistrasi PK-LBS katanya sudah direlease untuk take off oleh menara pengawas (ATC). Ketika melakukan proses take off, pesawat bersenggolan dengan pesawat trans nusa yang saat itu tengah ditarik oleh traktor.
(bag)