Djarot: Pemerintah Alokasikan 2,5 Persen untuk Konservasi Air

Jakarta, CNN Indonesia -- Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menyadari ibu kota berada dalam kondisi darurat air tanah. Pemerintah, kata dia, saat ini serius berupaya memperbaiki kondisi ekologis yang sudah rusak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan 2,5-3 persen untuk membiayai berbagai kebijakan yang mendukung konservasi air tanah.

Berikut wawancara Djarot dengan Lalu Rahadian dan Basuki Rahmat dari CNNIndonesia.com pada pertengahan Maret lalu: 

Secara ekologis apakah Jakarta sudah rusak?
Memang Jakarta sudah rusak. Tugas kami adalah menghambat kerusakan itu dan memperbaiki. Jumlah penduduk terlampau banyak, kita lupa bahwa alam semesta ini itu ada daya batas tampungnya. Idealnya, di kota besar Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu 25-30 persen, di mana 20 persen disediakan pemerintah dan 10 persen disediakan dari masing-masing rumah warga yang punya halaman.

Air tanah diambil terus, di lain sisi RTH berkurang drastis. Artinya, daerah resapan air itu menjadi langka. Akibatnya, air hujan bukan lagi menjadi berkah tapi bencana dengan banjir.

Pernah dapat data soal krisis air tanah di Jakarta?
Jakarta sudah mengalami krisis air tanah. Terbukti pada tahun kemarin saja pada musim kemarau beberapa mata air tanah sudah mulai mengering. Sulit mencari air bersih. Air bawah tanah disedot terus habis, tiada batas. Karena itu, Jakarta melalui peraturan gubernur mengintruksikan untuk betul-betul melakukan efisiensi terhadap penggunaan air.

Lihat juga: Pencurian Masif Air Tanah di DKI Jakarta

Kami dorong betul gerakan masyarakat untuk menabung air. Entah pakai biopori, sumur resapan. Di sisi lain pemerintah akan memperbanyak embung, waduk, situ, untuk menangkap air ini. Air bagaimanapun harus kita tabung.

Ekologis kah pembangunan di Jakarta?
Bagaimanapun juga untuk penyelamatan Jakarta, pembangunan berkelanjutan di Jakarta sampai 10-30 tahun mendatang itu faktor ekologi menjadi hal yang sangat dominan dan penting. Pembangunan harus berwawasan ekologis dan lingkungan.

Saya ambil contoh di Kali Ciliwung, berapa banyak binatang di sana sudah hilang? Di beberapa kawasan berapa banyak burung sudah mulai tidak ada? Artinya secara ekologis, Jakarta sudah rusak.

Pemerintah daerah sadar ada mismanajemen terhadap pengelolaan air?
Air dari perusahaan air minum (PAM) sudah dimaksimalkan, tetapi pasokannya itu tidak akan memenuhi. Nah apakah ini akan mencukupi seluruh kebutuhan warga Jakarta? Saya rasa susah. Tetap dibutuhkan air bawah tanah. Tetapi penggunaannya harus dikontrol.

Lihat juga: Mengejar Waktu Ancaman Penurunan Tanah

Sekarang ini sudah menjamur berbagai apartemen, ruko, hotel, semua membutuhkan air. Ketika mereka membangun, syarat kita harus ketat. Bangunan mereka dikatakan layak fungsi betul kalau dia juga memikirkan sumur resapan dan bagaimana dia mengelola air yang diambil dan dibuang.

Saya yakin PAM tidak akan mampu melayani seluruh kebutuhan rumah tangga di Jakarta. Dia akan melayani sebagian, tapi sisanya akan tetap menggunakan air bawah tanah.

Kebijakan apa dari Pemprov untuk mengatasi krisis air tanah?
Ada banyak kebijakan, tapi intinya kebijakannya adalah jangan sia-siakan air hujan yang merupakan berkah untuk dibuang begitu saja. Manfaatkan air hujan itu sebaik-baiknya dan gunakan air sebijak mungkin, karena air adalah sumber kehidupan kita.

Lihat juga: Kontrol Minim, Air Tanah Terus Tersedot

Kami tekankan seperti itu, termasuk juga kelestarian lingkungan dengan menghijaukan berbagai wilayah, bantaran sungai, karena tanaman itu lah yang akan menangkap air itu.

Berapa persen dana APBD digulirkan untuk mengatasi krisis air tanah?
Kalau persentase itu sekitar 2,5 sampai 3 persen karena menyangkut krisis air tanah kan tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri, harus terintegrasi.

Dana ini melekat pada beberapa dinas seperti dinas perumahan, dinas tata air, kebersihan, pertamanan.

Target kami pada 2019-2020 setidaknya pemerintah dapat menyediakan 15 persen RTH, baik digunakan untuk menampung air maupun dipergunakan untuk taman-taman kota.

Mengapa pemerintah tidak aktif melakukan inspeksi mendadak terhadap sektor komersial yang menggunakan sumur air tanah tanpa izin?
Kami melakukan sidak-sidak itu. Kalau ada masyarakat yang mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti ini tolong segera disampaikan kepada kita melalui Jakarta Smart City. Kami akan langsung tindak, kami tidak lagi bermain-main di sini. Begitu ada laporan masuk pada kita maka kita akan tindak. (yul/yul)