Pemerintah Masih Yakin Langkah Negosiasi dengan Abu Sayyaf

Jakarta, CNN Indonesia -- Batas akhir negosiasi untuk melepaskan 10 anak buah kapal asal Indonesia di Kapal Anand 12 yang dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf jatuh pada esok hari, Jumat (8/4). Saat waktu semakin mepet, Pemerintah Indonesia tetap mengedepankan asas dialog kemanusiaan untuk bisa menyelamatkan 10 ABK tersebut.

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menegaskan pemerintah berpegang pada prinsip untuk tak ditekan oleh kelompok tersebut tapi bukan berarti akan mendiamkan mereka. Yang pasti, kata Jusuf Kalla, pemerintah mendahulukan dialog kemanusiaan.

Pilihan Redaksi Pembebasan Sandera, TNI Tak Boleh Masuk ke Filipina Kapal 10 ABK WNI yang Disandera Abu Sayyaf Ditemukan Kapolri Minta Filipina Utamakan Keselamatan 10 WNI Sandera Menhan: Negosiasi Penyelamatan 10 WNI Sandera Dilakukan Esok

"Pemerintah juga mendahulukan negosiasi secara kemanusiaan," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Kamis (7/4).

Pria yang akrab disapa JK tersebut menyatakan ada standar operasional prosedur (SOP) setiap kali ada penyanderaan yang dilakukan terhadap warga Indonesia, salah satu SOP-nya adalah mendahulukan dialog itu sendiri.

Oleh sebab itu, JK berkukuh apapun kemungkinan yang akan terjadi faktor kemanusiaan akan diutamakan.

"Ada faktor yang dipertimbangkan, kalau pertimbangannya kemanusiaan ya begitu (dialog/negosiasi)," ujar mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya tersebut.

Sebelumnya kapal tongkang Anand 12 dan Brahma 12 yang membawa 7 ribu ton batu bara bertolak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Filipina pada 15 Maret. Kedua kapal kemudian dibajak Abu Sayyaf di perairan Sulu pada 27 Maret lalu.

Kapal Brahma 12 sudah lebih dahulu dilepas dan kini berada di tangan otoritas Filipina. Sementara 10 WNI ABK Anand 12 hingga saat ini masih disandera militan Abu Sayyaf, yang meminta uang tebusan sekitar Rp15 miliar. (obs)