Kasus Panama Papers, Yusril Imbau Pemerintah Investigasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sebaiknya melakukan investigasi berlanjut terhadap kekayaan para pengusaha dan pejabat pemerintah yang 'tersembunyi' di luar negeri.

Menurut Yusril adalah memang suatu bentuk kewajaran jika para pejabat dan pengusaha Indonesia memiliki saham di luar negeri.

Pilihan Redaksi Kejaksaan Agung Ikut Kaji Panama Papers Sepuluh Negara Surga Pajak, Tempat Harta Disembunyikan Masuk Daftar Panama Papers, Djoko Tjandra Masih Buronan Jaksa Kalla Sebut Daftar Panama Papers Belum Tentu Pelaku Kriminal

"Memang banyak pengusaha kita yang memiliki atau menyimpan saham mereka di perusahaan-perusahaan offshore di luar negeri, jadi lebih baik kita hormati saja asas praduga tak bersalah," ujar Yusril pada Kamis (7/4), di kantor PDI Perjuangan.

Tanggapan itu dikeluarkannya setelah belakangan ini dunia internasional digegerkan dengan bocoran jutaan dokumen investasi luar negeri yang membeberkan kekayaan 'tersembunyi' para pemimpin dunia yang berbasis di Panama.

Nama-nama besar seperti Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Republik Federasi Rusia Vladimir Putin, hingga pemain sepakbola tersohor Lionnel Messi muncul dalam daftar yang kerap disebut Panama Papers itu.

Tak terkecuali Indonesia, banyak dari pengusaha dan politikus Indonesia juga masuk ke dalam dokumen daftar klien Mossack Fonseca itu.

Beberapa diantaranya yakni pemilik grup Lippo James Riady, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang, dan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Selain itu Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno juga diduga masuk ke dalam daftar tersebut.

Yusril menyatakan orang-orang yang masuk ke dalam daftar tersebut belum tentu sepenuhnya salah dan menyelewengkan hukum. Namun memang tidak sedikit mereka yang menyimpan kekayaan di luar negeri sebagai cara untuk menghindari beban pajak.

"Kita terapkan suatu penelitian, biar aparat hukum yang nanti melakukan penyelidikan untuk setelahnya dapat mengambil kesimpulan apakah perlu langkah hukum atau tidak," ujar Yusril.

(obs/obs)