Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat berbicara dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz sebelum menghadiri penutupan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Ahad (10/4).
Dalam pembicaraan itu, JK meminta agar Djan menerima hasil Muktamar VIII PPP di Pondok Gede yang menunjuk Romahurmuziy sebagai ketua umum partai berlambang Kakbah.
"Saya bicara dengan Djan, saya ajak untuk melanjutkan persatuan ini demi kebangsaan," kata JK di lokasi penutupan Muktamar VIII PPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK menuturkan, saat ini Djan sedang memikirkan permintaannya. Namun dia yakin dualisme di internal PPP segera selesai dengan baik.
"Beliau lagi pikir-pikir lah kesimpulannya tadi. Mudah-mudahan bisa selesai. Saya yakin bisa selesai," ucapnya.
Muktamar VIII PPP memilih Romy untuk kembali menjadi ketua umum. Namun kubu Djan Faridz menganggap Muktamar yang digelar sejak Jumat (8/4) itu hanyalah silaturahmi antar kader sekaligus meningkatkan sosialisasi antara pemerintah dengan PPP.
"Itu sebagai silaturahim saja untuk mengibarkan bendera PPP. Kan ada manfaatnya juga kedatangan Presiden Joko Widodo buat PPP untuk sosialisasikan program ke pemerintah," kata Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natahusumah kepada CNNIndonesia.com.
JK meminta Partai Persatuan Pembangunan menjaga kekompakan untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan terkait permasalahan ekonomi, politik, dan sosial.
Hal itu disampaikan JK saat saat menutup Muktamar PPP yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Ahad (10/4).
"Melihat ke depan banyak tantangan yang harus dihadapi. Maka segala sesuatunya didahuli dengan partai yang solid," kata JK.
Dia berharap Muktamar VIII yang sudah digelar tiga kali ini dapat memberikan hikmah agar kedua kubu di partai berlambang kakbah yakni Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy yang masih terbelah dapat menyatukan sikap.
"Jangan habiskan energi untuk berdebat, bermuktamar-muktamar tidak ada habisnya," tuturnya.
Menurutnya, partai politik tidak hanya memperjuangkan pemilu dan pilkada tapi juga harus menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan bangsa.
(bag)