Priyo Siap Ikut Aturan Biaya Caketum Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon ketua umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan akan ikut keputusan partai terkait biaya yang harus disetorkan pada saat mendaftar untuk berkontestasi dalam musyawarah nasional luar biasa.

Priyo menganggap biaya Rp20 miliar bagi calon ketua umum, hanya gosip belaka. Dia juga tidak mengetahui angka ideal yang seharusnya disetorkan, karena mengaku tidak punya cukup banyak uang.

"Saya tidak tahu, itu urusan panitia. Dulu tidak ada. Lebih baik tanyakan kepada ahlinya, sebagai calon ketua umum saya ikut saja," kata Priyo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (14/4).

Priyo menjelaskan, berdasarkan pengalamannya biaya penyelenggaraan Munaslub, ditanggung panitia. Panitia, kata dia, mendapat biaya tersebut didapat dari sumbangan tidak mengikat dari kader, terutama yang berada di parlemen.

Pilihan Redaksi Ada Lima Tokoh yang Dinilai Bisa Selamatkan Golkar Priyo Sebut Ical Mendukungnya Jadi Ketum Golkar Priyo Budi Santoso Deklarasi Maju Caketum Golkar

Priyo mengusulkan, meski panitia bertanggungjawab, calon ketua umum juga harus berpartisipasi dengan memberi iuran gotong royong untuk prosesi debat publik, dan kampanye.

Iuran atau sumbangan itu, tambah dia, bersifat sukarela. Sebab, Priyo menuturkan konsep itu sudah diterapkan sejak dulu.

"Sifatnya sukarela. Dulu sumbang secara personal, baik yang maju sebagai calon atau ngga," kata dia.

Politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Thohari yang mendukung Priyo menambahkan, bahwa calon yang didukungnya tidak punya cukup banyak uang untuk melakukan politik transaksional dalam Munaslub.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah (Steering Comittee) musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Nurdin Halid membantah uang sebesar Rp20 miliar menjadi syarat daftar bagi para calon ketua umum.

"Panitia SC belum pernah ada keputusan angka. Angka Rp20 miliar bukan dari SC," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (13/4).

Nurdin mengatakan, angka itu masih didiskusikan dalam internal SC. Dia menegaskan syarat tersebut untuk membuat pelaksanaan Munaslub tidak ada politik transaksional. (pit)