Nurdin Halid Bantah Rp20 M untuk Pendaftaran Ketum Golkar
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Kamis, 14 Apr 2016 06:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Panitia Pengarah (Steering Comittee) musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Nurdin Halid membantah uang sebesar Rp20 miliar menjadi syarat daftar bagi para calon ketua umum.
"Panitia SC belum pernah ada keputusan angka. Angka Rp20 miliar bukan dari SC," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (13/4).
Nurdin mengatakan, angka itu masih didiskusikan dalam internal SC. Dia menegaskan syarat tersebut untuk membuat pelaksanaan Munaslub tidak ada politik transaksional.
Sekretaris SC Munaslub Partai Golkar, Agun Gunandjar juga membantah angka Rp20 miliar sebagai syarat bagi calon ketua umum yang akan mendaftar.
"Ngga benar itu. Saya orang yang terlibat dalam rapat penyelenggara dipimpin Pak Theo Sambuaga, dan rapat SC dipimpin Pak Nurdin Halid. Saya berani dikonfrontir dengan siapapun," kata Agun.
Agun menjelaskan, biaya yang harus disetorkan para calon ketua umum untuk menghindari politik transaksional dengan pengurus daerah pemilik suara.
Anggota SC Andi Sinulingga menjelaskan, ada beberapa opsi terkait syarat yang diberikan calon sebagai bentuk partisipasi dalam Munaslub.
Opsi pertama, seluruh rangkaian pencalonan dan Munaslub dibebankan kepada setiap calon. Kedua, seluruh biaya sosialisasi calon, termasuk debat publik dibebankan ke kandidat. Sedangkan sisanya diserahkan kepada DPP Partai Golkar.
Andi berkata seandainya negara mendanai kas partai politik, maka syarat-syarat seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi.
"Seandainya negara biaya parpol, sebenarnya ini tidak perlu lagi dilakukan. Keputusan pada akhirnya di rapat pleno DPP" ujar Andi.
Sebelumnya, pelaksanaan Munaslub Partai Golkar mundur hingga 17 Mei 2016. Awalnya, Munaslub dijadwalkan pada 7-9 Mei yang bertempat si Bali.
Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee Nurdin Halid mengatakan tertundanya pelaksanaan Munaslub karena panitia masih menunggu surat keputusan kepengurusan Golkar Munas Bali dari Menteri Hukum dan HAM.
"Semula Munaslub diselenggarakan 7 Mei. Tapi berhubung ada masalah teknis, belum keluarnya SK Menkumham Munas Bali," kata Nurdin. (pit)
"Panitia SC belum pernah ada keputusan angka. Angka Rp20 miliar bukan dari SC," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (13/4).
Nurdin mengatakan, angka itu masih didiskusikan dalam internal SC. Dia menegaskan syarat tersebut untuk membuat pelaksanaan Munaslub tidak ada politik transaksional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ngga benar itu. Saya orang yang terlibat dalam rapat penyelenggara dipimpin Pak Theo Sambuaga, dan rapat SC dipimpin Pak Nurdin Halid. Saya berani dikonfrontir dengan siapapun," kata Agun.
Anggota SC Andi Sinulingga menjelaskan, ada beberapa opsi terkait syarat yang diberikan calon sebagai bentuk partisipasi dalam Munaslub.
Opsi pertama, seluruh rangkaian pencalonan dan Munaslub dibebankan kepada setiap calon. Kedua, seluruh biaya sosialisasi calon, termasuk debat publik dibebankan ke kandidat. Sedangkan sisanya diserahkan kepada DPP Partai Golkar.
Andi berkata seandainya negara mendanai kas partai politik, maka syarat-syarat seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi.
"Seandainya negara biaya parpol, sebenarnya ini tidak perlu lagi dilakukan. Keputusan pada akhirnya di rapat pleno DPP" ujar Andi.
Sebelumnya, pelaksanaan Munaslub Partai Golkar mundur hingga 17 Mei 2016. Awalnya, Munaslub dijadwalkan pada 7-9 Mei yang bertempat si Bali.
Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee Nurdin Halid mengatakan tertundanya pelaksanaan Munaslub karena panitia masih menunggu surat keputusan kepengurusan Golkar Munas Bali dari Menteri Hukum dan HAM.
"Semula Munaslub diselenggarakan 7 Mei. Tapi berhubung ada masalah teknis, belum keluarnya SK Menkumham Munas Bali," kata Nurdin. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK