Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan, uang Rp20 miliar yang nantinya dibebankan kepada bakal calon ketua umum, didistribusikan kepada dewan pimpinan daerah (DPD). Wacana itu mengemuka untuk meminimalisir politik uang jelang Munaslub.
"Bukan untuk mendaftar sebagai kandidat, tapi membantu transportasi saat berinteraksi dengan peserta (DPD)," kata Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/4).
Dia menjelaskan, jika diterapkan, uang yang didapat dari bakal calon ketua umum akan dikumpulkan kepada penyelenggara Munaslub. Penyelenggara yang akan mendistribusikan kepada DPD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sehingga, diharapkan tidak ada transaksi langsung antara bakal calon ketua umum dan DPD. Dia mengatakan, urunan ini dilakukan bukan karena Golkar tidak memiliki dana menyelenggarakan Munaslub.
"Jangan sampai bantuan perseorangan mempengaruhi pilihan. Pilih apa yang DPD lihat bagus," kata dia.
Hingga saat ini, urunan sebesar Rp20 miliar masih menjadi wacana jelang Munaslub. Mantan Ketua DPD Jatim ini menuturkan belum ada kepastian jumlah urunan bahkan diterapkannya rencanan ini. Urunan akan dibahas setelah Steering Committee menyelesaikan detil mekanisme penyelenggaraan Munaslub.
Menolak UrunanSalah satu bakal calon ketua umum Golkar, Azis Syamsuddin enggan menanggapi wacana urunan sebesar Rp20 miliar ini. Menurutnya, belum ada keputusan ditetapkan wacana itu menjadi peraturan jelang Munaslub.
Dia bergeming saat ditanyai kesanggupannya membayar urunan. Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali ini menuturkan, ia akan melihat perkembangan situasi dan kondisi selanjutnya.
"Lihat sikon, tapi idealnya gratis," kata Azis.
Penolakan juga disampaikan Mahyudin. Menurutnya, wacana itu tidak masuk akal. Dia turut mempermasalahkan jumlah urunan. Uang sebanyak Rp20 miliar dinilai terlalu besar dan membebani bakal calon ketua umum.
Hal serupa disampaikan Anggota tim sukses Ade Komarudin, Ahmadi Noor Supit. Dia berkata, mengetahui pengumpulan dana Rp20 miliar bagi para calon yang akan mendaftar. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar bahkan bagi anggota dewan.
(pit)