Ariel Heryanto
Profesor di Australian National University

Mencoba Berdamai dengan Sejarah Kelam

Ariel Heryanto, CNN Indonesia | Rabu, 20/04/2016 08:09 WIB
Mencoba Berdamai dengan Sejarah Kelam Ilustrasi. (Astari Kusumawardhani)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebuah peristiwa bersejarah baru terjadi: Simposium Nasional bertema “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan”, berlangsung 18-19 April 2016 di Jakarta. Inilah pertama kalinya sejak banjir darah setengah abad lampau, ada sebuah forum resmi oleh negara yang bisa mempertemukan sekitar 200 orang dari kubu yang sangat atau paling bertolak belakang untuk berbagi pandangan, ingatan serta harapan.

Hadir sejumlah perwira tinggi militer yang kariernya terbina sejak dan berkat kejayaan Orde Baru. Ada sejumlah intelektual (mantan) pendukung Orde Baru. Ada sejumlah korban dan penyintas paling awal dari kalangan pendukung Sukarno, Komunis atau yang di-Komunis-kan maupun kalangan keluarga militer anti-Komunis. Ada pula aktivis hak-hak asasi manusia, juga beberapa akademik yang pandangan politiknya sangat berbeda atau bertentangan.

Mereka berbicang secara terbuka selama dua hari penuh tanpa sensor atau ancaman fisik. Bukan sekedar berdebat, mereka saling mendengar uraian lawan debat, tanpa merasa perlu bersetuju dalam semua hal. Perbincangan mereka direkam lengkap oleh puluhan kamera, baik yang resmi dari panitia maupun dari peserta untuk disebarkan langsung ke seluruh penjuru dunia.


Peristiwa ajaib seperti itu hanya bisa terjadi berkat kerja keras sebuah tim yang sangat majemuk. Sejumlah individu dan organisasi dari kubu yang sangat berbeda namun bersama-sama ingin mencari titik temu bagi masa depan Indonesia. Penghargaan setinggi-tingginya layak diberikan kepada Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, pemrakarsa awal, yang baru dilantik sebagai Gubernur Lemhannas. Juga Mayjen Pol (Purn.) Drs. Sidarto Danusubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan mantan ketua MPR. Keduanya tokoh kunci di balik Simposium.

Yang tak kalah penting adalah para pendukung kepanitiaan Simposium: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dewan Pers Indonesia, UIN Sunan Kalijaga, Fisipol Universitas Gadjah Mada, FISIP Universitas Udayana, Pusat Kajian Demokrasi dan HAM Universitas Sanata Dharma, Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Institute for Peace and Democracy, dan Forum Silaturahmi Anak Bangsa.

Bisa dibayangkan, betapa meriah acara tentang topik sepeka itu. Apalagi baru pertama kalinya terjadi. Di setiap sesi, orang seakan berebut kesempatan berbicara. Di setiap sesi, moderator kesulitan meminta orang berbicara secara singkat dan langsung ke pokok masalah.

Tidak semua yang diundang menyambut baik acara itu. Mungkin tidak semua yang aktif dalam acara itu sepenuhnya puas. Kritik dan penolakan terhadap Simposium datang dari mereka yang berada di kutub paling kiri dan paling kanan dalam spektrum politik. Yang pertama, mencurigai pertemuan itu hanya tipu muslihat dari pemerintah untuk mengesahkan sebuah rencana “penyelesaian” masalah 1965 secara dangkal dan sempit tanpa menghormati penderitaan dan hak-hak korban. Yang di seberang lain, menuduh pertemuan ini hanya bertujuan membela PKI yang berupaya “bangkit kembali”.

Maka penting dicatat kemeriahan acara yang sangat istimewa itu hanya dapat berlangsung mulus, berkat jasa ratusan petugas keamanan yang berjaga-jaga di sekeliling gedung pertemuan disertai dua panser. Ada kelompok massa yang bertekad menggagalkan Simposium, tapi dicegah polisi. Saya tidak yakin apakah sebagian besar peserta sadar akan jasa pengamanan ini ketika sedang asyik berbincang dalam Simposium tentang kekerasan dan militer berkait politik 1965.

Dalam kesempatan sempit di sesi terakhir hari pertama, saya menekankan pentingnya peran aparat negara bersenjata dalam membentuk liku-liku sejarah di Indonesia, seperti halnya banyak negara lain. Saya mengkritik sebagian besar pembahasan sepanjang hari pertama yang lebih menekankan aspek konflik horizontal ketimbang vertikal dalam gejolak politik berdarah sejak 1965.

Dalam seluruh sejarah Indonesia, sejak zaman kolonial, tidak ada satu pun peristiwa kekerasan massal bisa meliputi wilayah luas, dan berlangsung berhari-hari, dan memakan banyak korban tanpa ada campur tangan negara. Konflik seperti itu bukan semata-mata konflik antargolongan dalam masyarakat. Banjir darah 1965-1967 bukan semata-mata konflik ideologi antara Komunis dengan lawan politiknya. Sebagaimana kekerasan Mei 1998 bukan masalah rasisme antar kelompok etnis.

Peristiwa 1965 merupakan bukti gagalnya Negara mengelola masyarakat yang majemuk dan saling bertikai tidak sebatas ranah politik. Bukan sekedar gagal, apabila aparatnya tidak hanya mendiamkan kekerasan massal antarwarganya. Bila aparat ikut terlibat dalam konflik bersenjata itu, mereka telah melakukan kejahatan.

Jadi dalam kasus 1965, adanya konflik antargolongan (kubu pro-Komunis dan anti-Komunis) bukannya kita sangkal. Tetapi seandainya konflik itu dibiarkan berkobar di kalangan masyarakat sendiri, jadinya seperti bentrokan lokal yang sporadis dan acak. Jika ada korban nyawa, jumlahnya puluhan, atau beberapa ratus. Sulit membayangkan akan mencapai angka seribu. Tapi kalau ternyata korbannya ratusan ribu dalam waktu singkat, pasti Negara sudah ikut bermain sangat aktif di situ.

Peristiwa 1965-1967 tidak layak dibahas semata-mata atau terutama sebagai konflik antar-golongan (kubu pro-Komunis dan anti-Komunis). Tapi dalam wacana publik dalam setengah abad ini, justru konflik horizontal itu yang paling populer. Juga selama diskusi hari pertama Simposium.

Maka saya sangat gembira mendengar pidato penutupan dari Sidarto Danusubroto, sebagai pengarah panitia. Dua dari 12 butir pesannya menekankan kegagalan Negara dalam mengelola kehidupan publik yang beradab. Beliau juga mencatat keterlibatan Negara dalam apa yang seakan-akan menjadi konflik horizontal. (agk)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS