Pelaporan Kekayaan Jadi Syarat Mutlak Caketum Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Theo L Sambuaga mengatakan calon ketua umum Partai Golkar yang akan bertarung nanti harus melaporkan harta kekayaannya. Syarat tersebut menjadi mutlak dari sekian syarat yang harus dipenuhi oleh caketum Partai Golkar.

"Kami sekarang mensyaratkan dia (caketum) untuk melaporkan harta kekayaannya, terutama pejabat negara," kata Theo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Indonesia, Kamis (21/4).

Theo mengungkapkan hal itu perlu dilakukan oleh para caketum agar semuanya terlihat objektif serta memperlihatkan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan kebangkitan Partai Golkar.

Sebagai catatan, dari nama-nama caketum yang sudah beredar setidaknya ada lima yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertama adalah Setya Novanto yang sekarang berstatus sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Lihat juga: Kontribusi Caketum Rp10 Miliar Diputuskan di Pleno Golkar

Selain Setya, ada nama anggota Fraksi Partai Golkar lain yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar, yaitu Azis Syamsuddin dan Airlangga Hartarto. Selain ketiga orang itu, dua nama yang tersisa adalah Wakil Ketua MPR RI Mahyuddin dan Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Untuk nama terakhir, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengatakan Ade Komarrudin telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2010.

“Akom (Ade Komarudin) itu sudah melapor tahun 2010 yang terakhir, bukan 2001. Hartanya normal," kata Pahala ketika dihubungi, Kamis (17/3).

Pahala tak membeberkan rincian harta yang dimiliki Ade karena itu belum dimasukkan dalam tambahan harta negara.

“Jadi belum dianggap barang publik. Tidak bisa disampaikan total hartanya,” ujar Pahala.

Lihat juga: Biaya Setor Calon Ketua Umum Golkar Rp5-10 Miliar

Kendati demikian, ia membenarkan ada perbedaan signifikan antara laporan harta yang telah diserahkan Ade dengan yang terakhir tercatat dalam Anticorruption Clearing House, acch.kpk.go.id. Dalam situs resmi lembaga antirasuah itu, Ade tercatat memiliki harta Rp1,395 miliar.

Per Oktober 2001, harta tanah dan bangunan milik Ade di daerah Purwakarta tercatat senilai Rp398 juta. Ade juga memiliki satu mobil merek Mercedes-Benz keluaran 1997 seharga Rp200 juta, satu mobil merek Timor seharga Rp50 juta, dan satu mobil merek Sportage senilai Rp125 juta.

Ade juga tercatat memiliki logam mulia senilai Rp5,9 juta, jam tangan Carter seharga Rp10 juta, jam tangan Omega Rp1,5 juta, jam tangan Rolez Rp10 juta, jam tangan Granfa senilai Rp7 juta, serta perabotan rumah lain.

Ade sebelumnya sempat mengatakan belum sempat menyerahkan LHKPN terbaru ke KPK karena belum memiliki waktu yang tepat.

Lihat juga: Panitia Pengarah Taksir Biaya Munaslub Golkar Rp85 Miliar

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh para caketum, kata Theo adalah mereka sudah jadi pengurus di partai selama lima tahun dan pernah menduduki jabatan satu jenjang di bawahnya.

"Lalu dia juga harus bersih serta tentunya harus kader Partai Golkar," ujar Theo.

Lokasi Munas Belum Jelas

Waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya telah ditetapkan pada 25 Mei hingga 27 Mei 2016. Namun untuk tempat pelaksanaan hingga kini panitia penyelenggara munaslub masih memikirkan berbagai pertimbangan.

Theo mengatakan hingga kini pilihan utama masih jatuh pada Bali. Namun lokasi itu masih bisa berubah tergantung kondisi di lapangan ke depan.

"Hingga kini rencana masih di Bali tapi kalau berbicara teknis bukan tak mungkin mencari tempat lain," kata Theo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Indonesia, Kamis (21/4).

Lihat juga: Panitia Pengarah Munaslub Golkar Bantah Undur Waktu

Theo menjelaskan jika sudah berbicara lokasi gelaran maka itu semua sudah masuk dalam ranah teknis. Semua hal perlu dipikirkan matang-matang sebelum menentukan lokasi yang pas untuk menggelar munaslub.

Menurut Theo, lokasi Munaslub Golkar harus bisa menampung 3000 orang kader yang menjadi peserta. Selain itu penginapan juga harus tersedia sebanyak 1500 kamar untuk semua peserta.

"Ini kan hal teknis perihal akomodasi dan persidangan," kata Theo.

Namun untuk tanggal gelaran, Theo menegaskan jadwal sudah tak akan berubah lagi. Sebelumnya jadwal Munaslub Golkar telah dimundurkan sebanyak dua kali, yang sebelumnya disebut 7 Mei menjadi 17 Mei, dan 17 Mei diundur lagi menjadi 25 Mei.

Salah satu alasan teknis kenapa gelaran Munaslub terus diundur adalah karena surat keputusan kepengurusan Partai Golkar tak kunjung dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lihat juga: Munas Luar Biasa Golkar Telan Biaya Rp70 Miliar

Namun begitu, Theo meyakini masalah SK tersebut tak lagi jadi masalah karena mereka telah mendapat informasi surat itu akan segera selesai.

"Dalam hari-hari ini akan keluar, semoga dua hari ini lah," kata Theo. (pit)