Idrus Marham: SK Pengurus Golkar Terbit Paling Lambat Besok
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Senin, 25 Apr 2016 15:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, menyebutkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, akan keluar paling lambat besok.
"(SK) mestinya hari ini. Menteri mengatakan tidak ada masalah, saya sudah paraf nama-namanya. Paling lambat besok. Kalo ngga keluar? Pasti keluar 1000 persen," kata Idrus di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/4).
Idrus berkata, dalam pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Direktur Tata Negara, telah mencocokan nama-nama dalam kepengurusan hasil rekonsiliasi dengan Golkar hasil Munas Ancol.
"Saya tadi sudah bertemu dengan Direktur Tata Negara Kemenkumham untuk mencocokkan nama-nama pengurus dalam SK. Dan secara prinsip semua sudah selesai," kata Idrus.
Menurut Idrus, dari 95 nama yang diajukan oleh Ancol, 75 di antaranya telah akomodasi. Dengan demikian, kata dia hampir 80 persen kepengurusan Ancol terakomodasi sehingga SK tinggal menyelesaikan masalah administrasi saja.
Bakal calon ketua umum Partai Golkar itu juga mengatakan, setelah keluar SK Menkumham pihaknya akan berkonsentrasi hadapi Munaslub. Apalagi, menurutnya telah mendapat laporan dari Menko Polhukam bahwa Presiden Joko Widodo siap menghadiri.
"Koordinasi kami dengan Menkopolhukam tentang waktu presiden, apakah 23, 25,27 Mei akan diputuskan dalam pleno," ujar Idrus.
Selain itu, Idrus menuturkan rapat pleno akan menetapkan materi yang telah disusun Steering Committee dan juga terkait persoalan keuangan. Termasuk, mengenai syarat biaya pendaftaran bagi calon ketua umum.
Idrus mengatakan wacana iuran penyelenggaraan Munaslub yang dibebankan kepada para calon ketua umum telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
"Di dalam AD/ART Partai Golkar kan diatur sumber dana partai itu berasal dari iuran atau sumbangan kader dan lain-lain, serta bantuan dari negara. Maka iuran calon ketua umum ini boleh jadi sebagai iuran yang diatur dalam AD/ART," tutur Idrus.
Idrus melanjutkan, semangat pemberlakuan iuran tersebut adalah filosofi gotong-royong penyelenggaraan Munaslub. Atas dasar itu maka menurut dia, iuran dapat diterima secara rasional.
"Sebetulnya berapa pun jumlahnya kalau alasannya tidak ada tentu kita tidak mau. Tapi ini kan alasannya rasional, karena filosofi gotong-royong sumbangsih terhadap partai. Jumlahnya berapa tentu nanti dijelaskan panitia pengarah Munaslub," ujar Idrus yang juga merupakan salah satu kandidat calon Ketua Umum Golkar. (obs)
"(SK) mestinya hari ini. Menteri mengatakan tidak ada masalah, saya sudah paraf nama-namanya. Paling lambat besok. Kalo ngga keluar? Pasti keluar 1000 persen," kata Idrus di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/4).
Idrus berkata, dalam pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Direktur Tata Negara, telah mencocokan nama-nama dalam kepengurusan hasil rekonsiliasi dengan Golkar hasil Munas Ancol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Idrus, dari 95 nama yang diajukan oleh Ancol, 75 di antaranya telah akomodasi. Dengan demikian, kata dia hampir 80 persen kepengurusan Ancol terakomodasi sehingga SK tinggal menyelesaikan masalah administrasi saja.
"Koordinasi kami dengan Menkopolhukam tentang waktu presiden, apakah 23, 25,27 Mei akan diputuskan dalam pleno," ujar Idrus.
Selain itu, Idrus menuturkan rapat pleno akan menetapkan materi yang telah disusun Steering Committee dan juga terkait persoalan keuangan. Termasuk, mengenai syarat biaya pendaftaran bagi calon ketua umum.
Idrus mengatakan wacana iuran penyelenggaraan Munaslub yang dibebankan kepada para calon ketua umum telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
"Di dalam AD/ART Partai Golkar kan diatur sumber dana partai itu berasal dari iuran atau sumbangan kader dan lain-lain, serta bantuan dari negara. Maka iuran calon ketua umum ini boleh jadi sebagai iuran yang diatur dalam AD/ART," tutur Idrus.
Idrus melanjutkan, semangat pemberlakuan iuran tersebut adalah filosofi gotong-royong penyelenggaraan Munaslub. Atas dasar itu maka menurut dia, iuran dapat diterima secara rasional.
"Sebetulnya berapa pun jumlahnya kalau alasannya tidak ada tentu kita tidak mau. Tapi ini kan alasannya rasional, karena filosofi gotong-royong sumbangsih terhadap partai. Jumlahnya berapa tentu nanti dijelaskan panitia pengarah Munaslub," ujar Idrus yang juga merupakan salah satu kandidat calon Ketua Umum Golkar. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK