Penolakan Bayar Rp1 Miliar oleh Caketum Golkar Diapresiasi
Basuki Rahmat | CNN Indonesia
Kamis, 05 Mei 2016 14:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi sikap bakal calon Ketua Umum Golkar Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo yang menolak pembayaran iuran Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar sebesar Rp1 miliar.
Doli mengatakan sikap Syahrul dan Indra itu berani tampil berbeda dengan kandidat lain dengan menolak membayar Rp1 miliar. “Karena merasa itu bukan kewajiban orang per orang kader untuk menanggung biaya Munaslub," kata Doli dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia, Kamis (5/5).
Inisiator Generasi Muda Partai Golkar itu menuturkan alasan Syahrul dan Indra menolak pembayaran iuran karena ingin mengedepankan tradisi pertarungan visi dan gagasan layak dipuji. Doli berharap panitia pengarah Munaslub tidak menggugurkan Limpo dan Indra hanya karena menolak pembayaran iuran.
Namun, lanjut Doli, apabila kedua kandidat itu akhirnya digugurkan sebagai kandidat calon karena alasan tidak setor, ia berharap keduanya tidak serta-merta menerima dan diam begitu saja. “Karena kriteria iuran semacam itu sesungguhnya tidak Diatur di dalam AD/ART partai," ujarnya.
Terlebih, ujar Doli, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melarang adanya biaya setoran Rp1 miliar oleh kandidat calon di dalam Munaslub. Pernyataan itu dilontarkan saat pimpinan Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mendatangi KPK dalam rangka mengonsultasikan persiapan Munaslub.
"Saya sejak awal sudah menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan itu, karena sejak awal penetapan Munas sebagai penyelesaian konflik, kami semua berkeinginan bahwa Munaslub ini juga harus dijadikan momentum untuk mengoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya," tuturnya.
Menurutnya, hal yang patut dilakukan adalah dengan menjauhkan proses pengambilan kebijakan partai dari segala hal berbau uang dan transaksional.
"Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," ujar Doli.
Lebih lanjut Doli mengingatkan bahwa sejak awal Munas digagas dengan mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai.
Selain itu, menurut dia, budaya setor-menyetor uang untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, apalagi khususnya di dalam organisasi politik.
"Politik adalah panggilan. Politik adalah pengabdian dan politik itu adalah perjuangan. Jadi bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang diminta membayar," katanya.
Dia khawatir apabila pembebanan iuran bagi kandidat tetap diteruskan akan menjadi preseden buruk bagi partai dan dalam jangka panjang Golkar akan kesulitan melahirkan kader-kader dengan kapasitas kepemimpinan kuat dan kecerdasan secara konseptual serta kemampuan artikulasi dan membangun jaringan.
"Nanti kader yang bagus selalu kalah dengan orang yang hanya punya banyak uang. Dan ujungnya Golkar berwujud menjadi partai tanpa ideologi, tanpa doktrin, dan tanpa kaderisasi," ujar Doli.
(obs)
Doli mengatakan sikap Syahrul dan Indra itu berani tampil berbeda dengan kandidat lain dengan menolak membayar Rp1 miliar. “Karena merasa itu bukan kewajiban orang per orang kader untuk menanggung biaya Munaslub," kata Doli dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia, Kamis (5/5).
Inisiator Generasi Muda Partai Golkar itu menuturkan alasan Syahrul dan Indra menolak pembayaran iuran karena ingin mengedepankan tradisi pertarungan visi dan gagasan layak dipuji. Doli berharap panitia pengarah Munaslub tidak menggugurkan Limpo dan Indra hanya karena menolak pembayaran iuran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, lanjut Doli, apabila kedua kandidat itu akhirnya digugurkan sebagai kandidat calon karena alasan tidak setor, ia berharap keduanya tidak serta-merta menerima dan diam begitu saja. “Karena kriteria iuran semacam itu sesungguhnya tidak Diatur di dalam AD/ART partai," ujarnya.
Terlebih, ujar Doli, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melarang adanya biaya setoran Rp1 miliar oleh kandidat calon di dalam Munaslub. Pernyataan itu dilontarkan saat pimpinan Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mendatangi KPK dalam rangka mengonsultasikan persiapan Munaslub.
"Saya sejak awal sudah menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan itu, karena sejak awal penetapan Munas sebagai penyelesaian konflik, kami semua berkeinginan bahwa Munaslub ini juga harus dijadikan momentum untuk mengoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya," tuturnya.
Pilihan Redaksi |
"Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," ujar Doli.
Lebih lanjut Doli mengingatkan bahwa sejak awal Munas digagas dengan mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai.
Selain itu, menurut dia, budaya setor-menyetor uang untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, apalagi khususnya di dalam organisasi politik.
"Politik adalah panggilan. Politik adalah pengabdian dan politik itu adalah perjuangan. Jadi bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang diminta membayar," katanya.
Dia khawatir apabila pembebanan iuran bagi kandidat tetap diteruskan akan menjadi preseden buruk bagi partai dan dalam jangka panjang Golkar akan kesulitan melahirkan kader-kader dengan kapasitas kepemimpinan kuat dan kecerdasan secara konseptual serta kemampuan artikulasi dan membangun jaringan.
"Nanti kader yang bagus selalu kalah dengan orang yang hanya punya banyak uang. Dan ujungnya Golkar berwujud menjadi partai tanpa ideologi, tanpa doktrin, dan tanpa kaderisasi," ujar Doli.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK