Menhan: Pengguna Atribut Palu Arit Harus Ditangkap

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan para pengguna atribut berlambang palu arit harus ditangkap aparat keamanan, sebab mereka telah melanggar Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia dan underbouw-nya serta ajaran komunisme.

"Harus (ditertibkan), karena ketetapan MPRS itu ada. Ketetapan itu dibuat untuk dilaksanakan, ada hukumnya. Saya ketemu (konsultasi) empat pakar hukum, katanya (pengguna palu arit) itu bisa tangkap," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (10/5).

Ryamizard mengatakan pihaknya telah mengetahui sejumlah kelompok masyarakat yang menyebarkan pakaian beratribut palu arit. Namun ia menduga kelompok tersebut belum dewasa dan tidak memahami sejarah partai berlambang palu arit di Indonesia.

"Saya lihat ada anak-anak masih kecil. Pas kejadian (PKI eksis) itu, dia tahu apa, ibunya saja belum lahir kali. Sok tahu," kata Ryamizard.

Selama ini aparat berupaya menangkap para pengguna atribut palu arit. Ryamizard juga mengingatkan kepada Kepolisian untuk menangkap mereka yang dinilai melanggar Ketetapan MPRS.

"Saya sudah bilang sabar dulu, polisi dulu tangkapin yang pakai lambang (palu arit) karena itu kan melanggar Tap MPRS, ada hukumnya," ujar Ryamizard.

Menurut Ryamizard, aparat keamanan yang membiarkan penggunaan atribut tersebut juga bisa dianggap melanggar Ketetapan MPRS.

Lihat juga: Kapan Kambuhnya Bahaya PKI?

Selain soal penggunaan atribut palu arit, Ryamizard juga mengomentari pelarangan acara soal tragedi 1965. Dia menganggap acara-acara tersebut sah untuk dibubarkan lantaran dapat memicu permusuhan.

"Diskusi membuat permusuhan itu harus dihentikan. Perbuatan tidak menyenangkan saja ditangkap. Ini bukan tidak menyenangkan lagi, tapi menimbulkan permusuhan," kata Ryamizard.

Demi mencegah lahirnya kembali paham komunisme, Ryamizard mengatakan anggaran untuk program kontrakomunisme seharusnya berjumlah besar dan dialokasikan ke beberapa instansi pertahanan. Namun dia mengaku belum mengetahui jumlahnya secara pasti.

"Belum tahu. Tapi untuk menyelamatkan bangsa ini harus sebesar apapun," ujar Ryamizard.

Lihat juga Menkumham: Secara Ideologis PKI Tak Boleh Ada di Indonesia

(agk)