Ariel Heryanto
Profesor di Australian National University

Kapan Kambuhnya Bahaya PKI?

Ariel Heryanto, CNN Indonesia | Selasa, 10/05/2016 10:49 WIB
Kapan Kambuhnya Bahaya PKI? Ilustrasi. (Thinkstock/Creisinger)
Jakarta, CNN Indonesia -- Belakangan ini kampanye anti-komunis kembali gencar. Semakin marak gerombolan yang menyerang dan berusaha membubarkan acara kebudayaan di beberapa kota dengan tuduhan acara itu disusupi ajaran komunis. Beberapa pejabat negara ikut memanaskan suasana dengan peringatan akan bahaya bangkitnya komunisme.

Seakan-akan kebetulan, gambar palu-arit mendadak ditemukan di beberapa kota. Ada anak muda yang memakai pin bergambar palu-arit. Yang lain menggunakan kaos dengan gambar yang sama. Ada band menyanyikan lagu “Genjer-genjer”. Sebuah tembok bangunan besar dicorat-coret dengan gambar palu-arit.

Jelas hiruk-pikuk itu tidak ada hubungannya dengan Partai Komunisme di negeri mana pun. Semua itu berinduk pada sejarah pembantaian nyaris sejuta warga Indonesia sejak akhir 1965 dengan tuduhan mereka itu Komunis, ateis, Sukarnois. Sejarah banjir darah itu dikubur hidup-hidup, sehingga tidak tampil dalam buku teks resmi. Kini ia jadi hantu yang gentayangan dan sering mengganggu ketenangan publik.

Peringatan akan bahaya komunis di masa ini dianggap berlebihan oleh banyak pihak. Mereka menertawakannya sebagai ketololan yang sangat konyol. Sebagian dari yang geli tampaknya jadi usil membuat gambar palu-arit, sekedar untuk mengolok-olok ketololan itu.

Apakah masalahnya hanya berhenti di situ? Hanya ketololan yang disambut keusilan? Menurut saya tidak. Kambuhnya beberapa isu politik seperti “bahaya Komunis” penting. Ia ibarat sirine yang menandakan memanasnya gesekan di kalangan elite politik.

Perang-dingin di kalangan kaum elite berpola semacam itu sudah berlangsung puluhan tahun, dan tidak hanya menggunakan isu “bahaya Komunis”. Tahun 2014, “isu komunis” dipakai sebagai kampanye hitam untuk menyerang Jokowi sebagai calon presiden. Ia baru digunakan ketika pihak saingannya kelabakan dan merasa sangat terancam.

Tahun 1988

Walau pasang-surut selama puluhan tahun, isu “bahaya komunis” pasca-bantai 1965 meledak paling dahsyat di tahun 1988. Tahun ini terjadi perpecahan paling parah dalam tubuh pemerintahan Orde Baru. Berdekatan dengan Sidang MPR, pemilihan (kembali) Presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa itu diciptakan sejumlah istilah beracun: “bersih diri”, “bersih lingkungan”, dan “skrining mental ideologis”. Semua ini digunakan bersamaan atau menggantikan istilah beracun sebelumnya “Terlibat G-30-S/PKI”.

Tahun 1988 militer menolak diangkatnya Soedharmono sebagai wakil presiden oleh Suharto, ketimbang calon dari militer. Soedharmono dituduh “tidak bersih”. Ketika Soedharmono dicalonkan secara formal dan didukung DPR, militer mengajukan calon tandingan, Jaelani Naro. Inilah pertama kalinya di zaman Orde Baru ada yang membangkang pilihan Suharto, bahkan berani mengajukan calon tandingan. Jendral Sarwo Edhie mengundurkan diri dari DPR dan mengingatkan ada infiltrasi komunis di eselon tertinggi pemerintahan. Ini awal berkobarnya kampanye anti-Soedharmono.

Celakanya, isu “tidak bersih” dan “bahaya komunis” tidak terhenti sebagai bentrok elite. Seperti di tahun 1965, konflik elite di tahun 1988 meluap keluar lingkaran elite, dan memakan banyak korban di tingkat yang lebih rendah hingga rakyat kecil.

18 November 1988, Sartojo Prawirosurojo mengundurkan diri sebagai Kepala Dewan Pimpinan Pusat Golkar di bawah Departemen Pertanian dan Perikanan. Alasan resminya kesehatan. Tapi kisahnya tidak berbeda jauh dari Asri Soebarjati Soenardi, tokoh senior Golkar, perempuan pertama yang menjadi ketua DPRD Jawa Timur.

Pada minggu pertama 1989, Asri mengundurkan diri karena “alasan keluarga”. Dua bulan sebelumnya, Sugeng Subroto (Pangdam Brawijaya) menyatakan ada oknum yang “terlibat”  memegang jabatan di DPRD Jawa Timur. Dia bertekad akan mengambil tindakan tegas. Sesungguhnya Asri “bersih”, tetapi ayahnya dulu pernah aktif di organisasi guru yang kekiri-kirian.

Menurut catatan saya, antara April-Agustus 1988, sedikitnya 37 pegawai Departemen Informasi dinyatakan “terlibat G-30-S/PKI”, 14 lainnya tidak bersih lingkungan. Panangian Siregar, Ketua DPP PDI Medan mengeluh tiga rekannya diperiksa gara-gara dituduh tidak bersih lingkungan.

Di Jawa Timur, beberapa anggota DPRD dinilai tidak bersih lingkungan. Desember 1988, ada 20 kepala desa dipecat dengan tuduhan tidak bersih lingkungan. Januari 1989, ada 140 guru sekolah di Lampung dipecat, tidak lama setelah mereka lulus tes skrining mental ideologis. Ratusan, jika bukan ribuan, pertunangan dan pernikahan dibatalkan karena badai politik yang sama.

Bahaya “Cina”

Jika “bahaya Komunis” tidak bersangkut paut dengan partai komunis, rasisme anti-Cina yang dikembang-biakkan di Indonesia juga lebih banyak bersumber dari kebijakan politik elite ketimbang problema pergaulan sosial warga sehari-hari.

Kekerasan massal anti-Cina terjadi secara berkala di sepanjang abad 20 dan dengan pola  yang tetap waktu kambuhnya. Kekerasan itu terjadi setiap kali terjadi konflik yang memanas di tingkat elite politik dan butuh semacam penyelesaian untuk membasmi lawan politik dengan menggunakan warga jelata sebagai tumbal.

Contohnya kekerasan anti-Cina November 1980. Menjelang Pemilu awal 1982, pemerintah Orde Baru gerah menyaksikan semakin garang dan kuatnya partai-partai yang bercorak Islami. Pecahnya kekerasan anti-Cina pada November 1980 di sejumlah kota mendatangkan beberapa keuntungan sekaligus kepada penguasa pusat dan daerah.

Pertama, keresahan massa akibat kesulitan hidup sehari-hari dialihkan dan diluapkan pada kambing hitam yang disebut warga “nonpribumi”, dan bukan kepada pemerintah. Kedua, kambing hitam minoritas itu selanjutnya bisa diperas untuk memberi upeti “keamanan” lebih besar kepada aparat.

Tetapi yang paling penting adalah manfaat ketiga: tidak lama setelah kekerasan mereda, pemerintah melakukan penangkapan sejumlah tokoh politikus Islami dan oposisi lain, dengan tuduhan mereka menjadi “dalang” kerusuhan massa yang menyerang warga minoritas.

Taktik politik “adu-domba” antara warga mayoritas dan minoritas itu bukan ciptaan Orde Baru. Ini sudah menjadi pola di masa Belanda, persis seperti yang digambarkan dengan bagus dalam novel empat-jilid oleh Pramoedya Ananta Toer yang dilarang Orde Baru.

Tidak kebetulan bila kekerasan anti-Cina paling besar-besaran terjadi lagi ketika kongsi Orde Baru hancur lebur di pertengahan tahun 1998. Suharto dan para pendukung terdekatnya ditinggalkan banyak penjilatnya yang berusaha menyelamatkan diri, karier dan harta mereka dengan menumpang kereta Reformasi yang dengan susah payah disusun mahasiswa dan aktivis kaum muda.

Konflik 2016?

Jadi konflik elite apa yang mendorong kambuhnya kembali isu “bahaya komunis” di sepertiga pertama tahun 2016 ini? Kita belum tahu secara persis dan lengkap. Namun, setidaknya, kita bisa menyaksikan berlangsungnya Simposium Nasional Tragedi 1965 (18-19 April 2016) sebagai sosok ketegangan di tingkat elite saat ini.

Pertentangan mereka tidak hanya berlangsung di balik layar. Misalnya sejumlah jenderal yang tampil di situ diam-diam dituduh menjadi “komunis” oleh kolega mereka di kalangan militer. Bahkan di panggung Simposium sendiri perbedaan, bahkan pertentangan, sikap di antara mereka tampil mencolok.

Ada Jenderal yang menyebut “tragedi 1965”. Yang lain bicara tentang “kudeta komunis”. Satu Jenderal menyebut G30S tanpa embel-embel PKI. Beberapa menit kemudian, tampil Jenderal lain yang menyebut “G30S/PKI”. Yang satu berbicara tentang pentingnya keterbukaan dan kejujuran untuk berdialog dengan menghormati penderitaan korban 1965. Yang lain berbicara tentang harga diri bangsa, dan mengecam campur-tangan asing untuk menuntaskan masalah 1965.

Tidak mengherankan jika menjelang pembukaan, Simposium diserang sejumlah gerombolan yang berusaha membubarkan acara. Sulit membayangkan mereka berani melakukan itu tanpa sponsor dari elite di tingkat atas. Ketika membuat gaduh di lokasi Simposium, mereka dilibas tanpa ampun oleh petugas keamanan yang berlapis-lapis.

Tidak aneh, seusai Simposium masih banyak anggota elite yang gemas, cemas, bahkan mungkin merasa terancam dengan maraknya kaum muda yang bicara, bertanya dan bersaksi tentang 1965 di luar Simposium.

Dalam konteks itu dapat dipahami mengapa isu “bahaya komunis” kini kambuh kembali. Pemilu 2019 tidak bisa dibilang masih jauh. Apalagi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang sudah memanas.
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS