'Delapan Belas Tahun Berlalu, Negara Gagal Capai Reformasi'

Jakarta, CNN Indonesia -- Delapan belas tahun tak cukup untuk mencapai cita-cita reformasi yang digaungkan mahasiswa saat itu. Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 sebagai tonggak awal reformasi di Indonesia, tak serta-merta menjamin Indonesia bakal berjalan ke arah yang benar.

Dosen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Rocky Gerung bahkan berpendapat negara telah gagal mencapai reformasi.

Kegagalan dalam merawat ide awal reformasi, kata dia, dapat dilihat dari sejumlah pembatasan yang marak terjadi di berbagai daerah belakangan ini. Misalnya pelarangan buku soal paham komunisme hingga pembakaran bangunan milik kelompok minoritas.

Rocky menyayangkan pemerintah tak bisa menertibkan aparatnya sendiri untuk mempercayai kemajuan reformasi.

"Itu yang kemudian disebut kemunduran reformasi. Kalau pemerintah cuma menyesalkan tapi tidak melakukan apa-apa ya sama saja," ujar Rocky di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang, Senin (23/5).

Baca juga Luhut: Larangan Kajian Komunisme Batasi Kecerdasan Masyarakat

Rocky berpendapat, kegagalan reformasi juga berasal dari transaksi politik di Indonesia yang dinilainya penuh dengan intrik dan berbasis uang.

Bahkan pelanggaran etik Setya Novanto terkait dugaan pemufakatan jahat dengan pengusaha minyak Riza Chalid dan eks Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin, kata Rocky, kini malah ‘diganjar’ Golkar dengan terpilihnya Setya sebagai ketua umum.

Rocky menganalogikan pelanggaran etik oleh politikus dengan dokter yang melakukan malapraktik. Sang dokter biasanya tak hanya menerima sanksi profesi, tapi juga sanksi dari para pasien yang tak lagi percaya kepadanya.

"Tapi (kasus Setya) ini seperti orang yang dari awal cacat namun justru ditampung ulang. Ya orang enggak akan percaya lagi (pada Golkar)," kata Rocky.

Baca juga Pedih Hati Adnan Aktivis 98: Kawan Hilang, Reformasi Dibajak

Peneliti kebijakan publik Saidiman Ahmad mengatakan masyarakat kini mesti mewaspadai sejumlah konflik yang menunjukkan kemunduran reformasi di Indonesia.

Pelarangan diskusi hingga pembakaran buku dengan paham tertentu, menurut Saidiman, adalah wujud kelalaian negara dalam melindungi hak berekspresi warganya.

"Pelarangan itu jadi contoh kualitas demokrasi yang menurun. Jika kasus-kasusnya semakin besar, bisa menghancurkan demokrasi dan prinsip reformasi yang sejak awal telah diusung. Itu harus diwaspadai," kata dia.

Baca juga Imparsial: Baca Buku Karl Marx Belum Tentu Komunis

(agk)