Kiki Syahnakri Sebut Tak Ingin Saingi Simposium Tragedi 1965

Prima Gumilang, CNN Indonesia | Selasa, 31/05/2016 07:48 WIB
Kiki Syahnakri Sebut Tak Ingin Saingi Simposium Tragedi 1965 Mantan Wakil KSAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menggagas simposium terkait Tragedi 1965 sebagai bentuk kekecewaannya atas simposium serupa yang dibentuk Kemenko Polhukam. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah organisasi masyarakat akan menggelar Simposium Nasional bertajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain" pada 1 dan 2 Juni mendatang.

Ketua Panitia Pelaksana simposium tersebut, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri membantah tudingan yang menyebut kegiatan itu merupakan tandingan atas pelaksanaan simposium nasional terkait Tragedi 1965 yang diadakan April lalu.

"Ini kurang tepat kalau dimaksudkan untuk mengkonter simposium di Aryaduta. Barangkali lebih tepat disebut meluruskan karena simposium di Aryaduta terlalu berat sebelah," kata Kiki di Jakarta, Senin (30/5).


Kiki menuturkan, Kemenko Polhukam sempat memintanya menjadi narasumber di Simposium Tragedi 1965. Namun ia menilai kerangka acuan yang diberikan Kemenko Polhukam kepadanya terlalu memihak ke korban Tragedi 1965.

"(Kerangka acuan ) aslinya berujung pada penyelesaian secara yudisial, pasti saya tidak akan terima kalau ujungnya ke sana. Minta maaf, lalu ada hukuman, nanti dulu," ujarnya.

Kiki mengaku pernah meminta Kemnko Polhukam mengubah kerangka acuan tersebut dan mengusulkan terms of reference versinya.

"Ternyata itu ditolak oleh panitia. Akhirnya saya tidak ikut di situ," ujar Kiki.
Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan, simposium yang digagas kelompoknya akan membahas Tragedi 1965 dalam perspektif kepentingan nasional, bukan kelompok.

Kiki berkata, pihaknya sepakat dengan ide rekonsiliasi Tragedi 1965. Namun, kata dia, tujuan rekonsiliasi itu harus dikerjakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, sejak pembentukan kepanitian.

"Kami sangat setuju rekonsiliasi. Bangsa ini butuh rekonsiliasi, kalau itu tujuannya jangan berjalan sendiri, harus sama-sama," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya menggelar simposium berdasarkan pendekatan ideologi. Berbeda dengan simposium sebelumnya, di mana panitia yang berbeda membedah Tragedi 1965 berdasarkan pendekatan kesejarahan.

"Kami mengoreksi pendekatan kesejarahan, pendekatan kesejarahan terlalu banyak versi sehingga tidak akan ketemu. Yang kami lakukan adalah pendekatan idelogi. Kalau sama-sama mengakui pancasila berada di bingkai itu mestinya ketemu," katanya.
Simposium tersebut dipelopori oleh Gerakan Bela Negara, sejumlah ormas Islam, berbagai organisasi purnawirawan TNI-Polri, dan beberapa unsur kepemudaan. Acara itu juga akan menghadirkan berbagai pembicara dari aspek kesejarahan, ideologi, agama, serta konstitusi.

Usai pelaksanaan simposium itu, Jumat (3/6) siang, mereka akan menggelar acara Apel Siaga Nasional di halaman Monas, Jakarta. Pada kesempatan itu, mereka akan menyampaikan rekomendasi hasil simposium kepada pemerintah. (abm/abm)