Transparansi Rasionalisasi 1 Juta PNS Dinilai Belum Jelas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) yang dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum jelas dan transparan. Menteri PANRB Yuddy Crisnandi didesak untuk lebih transparan sebelum rencana itu benar-benar direalisasikan.

Salah satu hal yang menurut Agus belum transparan adalah anggaran yang akan digunakan. Seharusnya, menurut dia, sebelum rencana itu dibuat Kementerian PANRB terlebih dahulu memikirkan soal anggarannya.

"Coba tanya Yuddy itu anggarannya dari mana, itu kan masih wacana jadi perlu penjelasan (yang lebih) rinci," kata Agus kepada CNNindonesia.com, Jumat (4/6).

Lihat juga: Kementerian PANRB Klaim Tak Akan Pecat 1 Juta PNS

Agus menilai tak hanya soal anggaran yang masih bermasalah, urusan penamaan program pun dianggap belum jelas apakah PNS itu dipecat atau pensiun dini. Kata-kata "rasionalisasi" tersebut seharusnya bisa dijelaskan lebih rinci lagi.

Seandainya apa yang dimaksud dengan rasionalisasi adalah pensiun dini bagi PNS, maka pemerintah harus mempersiapkan kompensasi. "Dengan jumlah PNS yang akan dirasionalisasi berjumlah satu juta pegawai maka tentu kompensasinya tak sedikit," ucapnya.

Lihat juga: Rasionalisasi 1 Juta PNS Tak Perlu Dana APBN

Yuddy sebelumnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden mengatakan bahwa PNS yang dirasionalisasi tetap diberi gaji sampai mereka memasuki masa pensiun. Hanya saja, tunjangan yang seharusnya mereka terima tak akan diberikan. Hal tersebut dianggap Yuddy bisa menekan angka belanja pegawai yang saat ini terlampau tinggi.

Sayangnya, rencana tersebut bisa berakibat gugatan hukum karena gaji dan kompensasi merupakan hak dari PNS dan itu diatur dalam undang-undang. Agus mengatakan perlawanan dari para PNS bisa terjadi seandainya pemerintah tak memikirkan perihal kompensasi itu.

Lihat juga: Ketua DPR Ibaratkan Rasionalisasi PNS Seperti Penggusuran

"Penghematan itu harus dihitung dan kriterianya harus jelas, jika dikurangi satu juta maka dalam lima atau 10 tahun ke depan Indonesia bisa kekurangan PNS dan itu artinya pemerintah harus memikirkan berapa yang perlu direkrut selanjutnya," ujarnya.

"Hitung-hitungan itu Yuddy pasti sudah punya."

Lihat juga: Menteri Yuddy Akan Petakan PNS Tak Kompeten untuk Dipangkas

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pegawai negeri sipil tak khawatir dengan adanya rencana rasionalisasi PNS yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jusuf Kalla mengatakan pengurangan jumlah PNS tak akan dilakukan secara gila-gilaan melainkan terjadi seperti biasa saja.

Proses biasa saja yang dimaksud Jusuf Kalla adalah PNS tersebut diberhentikan karena mereka sudah memasuki masa pensiun.

Lihat juga: Abdi Negara Dalam Angka

"Jadi kami tak melakukan PHK, hanya pensiun alamiah saja," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jumat (3/6).

Menurut pria yang akrab disapa JK tersebut, pengurangan besar-besaran PNS terjadi lebih karena pemerintah memutuskan moratorium terhadap penerimaan PNS. Moratorium selama lima tahun tersebut mengakibatkan Indonesia kehilangan banyak PNS tapi tak ada "anak baru" yang direkrut.

Berdasarkan perhitungan JK, setidaknya akan ada 120 ribu PNS yang pensiun setiap tahunnya. Jika dikalkulasi hingga 2019, artinya Indonesia kehilangan sekitar 400 ribu PNS.

Lihat juga: Rasionalisasi 1 Juta PNS Tak Perlu Dana APBN

JK menjelaskan pada masa lalu saat banyak PNS yang pensiun maka jumlah yang akan direkrut sama banyak dengan yang pensiun atau terkenal dengan sistem zero growth. Namun untuk masa mendatang, sistem tersebut rencananya akan diubah dengan sistem negative growth.

"Jadi negative growth itu rencananya yang pensiun 100 tapi yang direkrut 50, tapi ini belum disetujui ya," katanya. (aul/obs)