DPR: Rasionalisasi PNS Ganggu Keseimbangan Negara
Gloria Safira | CNN Indonesia
Rabu, 08 Jun 2016 04:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan keseimbangan negara akan terganggu dengan adanya rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Menurutnya, Indonesia tengah krisis tenaga aparatur seperti guru, tenaga medis dan pelayanan masyarakat lainnya. Selain itu, masih terdapat masalah tenaga kerja honorer yang belum terselesaikan.
"Tugas Menpan RB seharusnya untuk membina PNS yang tidak produktif bukan membinasakan seperti program rasionalisasi," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/6).
Menurutnya, pemangkasan sejuta PNS harus dipikirkan juga dari segi keluarga tiap PNS seperti istri atau suami, anak, orangtua dan cucu.
Ia juga menambahkan alasan efisiensi tidak dapat menjadi alasan yang cukup untuk dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pasalnya, sosialisasi dan pesangon bagi PNS akan memakan biaya besar. Ia juga mengklaim telah melakukan pengecekan terhadap program kerja Kemenpan RB dan menemui rasionalisasi PNS tidak terdapat dalam program 2016.
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan dirinya belum menerima materi dari rencana rasionalisasi PNS. Maka itu, ia tidak berani untuk membicarakan anggaran yang dikatakan sejumlah pejabat harus melalui DPR. Menurutnya, sejumlah pejabat publik dan Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rencana tersebut.
Ia juga menyarankan Yuddy Chrisnandi untuk melaporkan rencananya kepada DPR karena akan berpengaruh pada publik. Hal ini juga disinyalir oleh Ade demi kebaikan Yuddy.
"Pikiran banyak orang pasti lebih baik daripada pikiran sendiri," tambahnya usai melakukan buka puasa bersama dengan wartawan di Gedung DPR.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah tak akan memecat sejuta pegawai negeri sipil, melainkan melakukan efisiensi belanja pegawai yang akan berdampak pada rasionalisasi PNS secara alami.
"Misal satu tahun pensiun 12 ribu orang, nanti tahun kelima kami hanya menerima 60 ribu orang PNS. Berkurang banyak sekali," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6).
Dengan demikian, kata Jokowi, sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah Indonesia nantinya lebih berkualitas. Selain itu, belanja pegawai akan semakin efisien.
Pasalnya, selama ini biaya belanja pegawai setiap tahun cukup tinggi dan membebani anggaran.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi juga mengatakan rasionalisasi sejuta PNS akan berimbas pada pengurangan beban belanja rutin pemerintah.
Kebijakan ini direncanakan berjalan awal 2017. Yuddy mengatakan, jajarannya telah melakukan simulasi dan tidak gegabah soal kebijakan tersebut. Dia menjamin PNS yang dirasionalisasi akan mendapatkan kompensasi alias pesangon. (pit)
Menurutnya, Indonesia tengah krisis tenaga aparatur seperti guru, tenaga medis dan pelayanan masyarakat lainnya. Selain itu, masih terdapat masalah tenaga kerja honorer yang belum terselesaikan.
"Tugas Menpan RB seharusnya untuk membina PNS yang tidak produktif bukan membinasakan seperti program rasionalisasi," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menambahkan alasan efisiensi tidak dapat menjadi alasan yang cukup untuk dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pasalnya, sosialisasi dan pesangon bagi PNS akan memakan biaya besar. Ia juga mengklaim telah melakukan pengecekan terhadap program kerja Kemenpan RB dan menemui rasionalisasi PNS tidak terdapat dalam program 2016.
Ia juga menyarankan Yuddy Chrisnandi untuk melaporkan rencananya kepada DPR karena akan berpengaruh pada publik. Hal ini juga disinyalir oleh Ade demi kebaikan Yuddy.
"Pikiran banyak orang pasti lebih baik daripada pikiran sendiri," tambahnya usai melakukan buka puasa bersama dengan wartawan di Gedung DPR.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah tak akan memecat sejuta pegawai negeri sipil, melainkan melakukan efisiensi belanja pegawai yang akan berdampak pada rasionalisasi PNS secara alami.
"Misal satu tahun pensiun 12 ribu orang, nanti tahun kelima kami hanya menerima 60 ribu orang PNS. Berkurang banyak sekali," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6).
Dengan demikian, kata Jokowi, sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah Indonesia nantinya lebih berkualitas. Selain itu, belanja pegawai akan semakin efisien.
Pasalnya, selama ini biaya belanja pegawai setiap tahun cukup tinggi dan membebani anggaran.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi juga mengatakan rasionalisasi sejuta PNS akan berimbas pada pengurangan beban belanja rutin pemerintah.
Kebijakan ini direncanakan berjalan awal 2017. Yuddy mengatakan, jajarannya telah melakukan simulasi dan tidak gegabah soal kebijakan tersebut. Dia menjamin PNS yang dirasionalisasi akan mendapatkan kompensasi alias pesangon. (pit)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK