Badan Intelijen Pertahanan Tinggal Tunggu Peraturan Presiden
Anggi Kusumadewi | CNN Indonesia
Jumat, 10 Jun 2016 17:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Intelijen Pertahanan akan aktif tak lama lagi. Pembentukannya tinggal menunggu Peraturan Presiden. Jika Perpres telah ditandatangani Jokowi, badan intelijen baru di bawah Kementerian Pertahanan itu akan berkantor di salah satu gedung di kompleks Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Sebetulnya (Badan Intelijen Pertahanan) tinggal tunggu Perpres. Sekarang fungsinya sudah berjalan di Bainstranas (Badan Instalasi Strategis Nasional). Bainstranas juga diberi tugas intel," kata Kepala Bainstranas Mayor Jenderal Paryanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/6).
Bainstranas merupakan salah satu satuan kerja di Kemhan yang bertugas mengelola kawasan instalasi strategis nasional. Badan ini dibentuk pada 2014, melalui Peraturan Presiden yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Selama ini tugas Bainstranas antara lain mencakup urusan siber dan analisis strategi. Pekerjaan sehari-hari Bainstranas, ujar Paryanto, sesungguhnya sudah seperti lembaga intelijen. Oleh sebab itu badan ini akan diubah menjadi Badan Intelijen Pertahanan.
"Supaya antara nama dan fungsi serta tugasnya sama, maka sekarang diubah namanya badan intelijen. Soal ini sudah melalui beberapa kali harmonisasi, tinggal menunggu proses di Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Paryanto.
Badan Intelijen Pertahanan ditempatkan di kompleks Kementerian Pertahanan di jantung ibu kota agar dekat dengan penggunanya, yakni Menteri Pertahanan.
"Personelnya ditempatkan di gedung tinggi 18 lantai di Kemhan karena harus tiap saat dekat dengan menteri, dengan komandannya," ujar Paryanto. Gedung yang ia maksud itu kini tengah dibangun.
Meski anggota Badan Intelijen Pertahanan diambil dari Bainstranas, para ahlinya diambil dari luar. Keanggotaan akan terdiri dari 50 persen sipil dan 50 persen militer.
"Intelijen itu melakukan analisis. Analisis tak bisa hanya dilakukan oleh satu-dua orang ahli. Perlu puluhan pakar, doktor-doktor, dengan puluhan tahun pengalaman," kata Paryanto.
Ahli-ahli itu, menurut Paryanto, saat ini sudah bekerja. Mereka dihimpun di bawah staf khusus menteri.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengemukakan hal serupa. Menurutnya, tenaga ahli pendukung Badan Intelijen Pertahanan direkrut dari luar, dan kini telah terhimpun meski dalam kelompok kecil.
Sekretaris Jenderal Kemhan Laksamana Madya Widodo mengatakan, Badan Intelijen Pertahanan akan memberikan informasi intelijen kepada Menhan untuk kemudian diserahkan kepada Presiden sebagai pertimbangan dalam memutus kebijakan pertahanan.
Badan intelijen baru itu bertugas mengumpulkan berbagai data dan informasi secara komprehensif terkait seluruh sumber daya pertahanan dan keamanan negara, serta pendukungnya seperti pangan dan energi.
(agk)
"Sebetulnya (Badan Intelijen Pertahanan) tinggal tunggu Perpres. Sekarang fungsinya sudah berjalan di Bainstranas (Badan Instalasi Strategis Nasional). Bainstranas juga diberi tugas intel," kata Kepala Bainstranas Mayor Jenderal Paryanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/6).
Bainstranas merupakan salah satu satuan kerja di Kemhan yang bertugas mengelola kawasan instalasi strategis nasional. Badan ini dibentuk pada 2014, melalui Peraturan Presiden yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya antara nama dan fungsi serta tugasnya sama, maka sekarang diubah namanya badan intelijen. Soal ini sudah melalui beberapa kali harmonisasi, tinggal menunggu proses di Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Paryanto.
Meski anggota Badan Intelijen Pertahanan diambil dari Bainstranas, para ahlinya diambil dari luar. Keanggotaan akan terdiri dari 50 persen sipil dan 50 persen militer.
"Intelijen itu melakukan analisis. Analisis tak bisa hanya dilakukan oleh satu-dua orang ahli. Perlu puluhan pakar, doktor-doktor, dengan puluhan tahun pengalaman," kata Paryanto.
Ahli-ahli itu, menurut Paryanto, saat ini sudah bekerja. Mereka dihimpun di bawah staf khusus menteri.
Sekretaris Jenderal Kemhan Laksamana Madya Widodo mengatakan, Badan Intelijen Pertahanan akan memberikan informasi intelijen kepada Menhan untuk kemudian diserahkan kepada Presiden sebagai pertimbangan dalam memutus kebijakan pertahanan.
Badan intelijen baru itu bertugas mengumpulkan berbagai data dan informasi secara komprehensif terkait seluruh sumber daya pertahanan dan keamanan negara, serta pendukungnya seperti pangan dan energi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK