DPR Usulkan Badrodin Diperpanjang Sebagai Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Hingga kini, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menerima usulan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti dari Pemerintah.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo jika pekan ini nama-nama itu belum diserahkan, ia mengusulkan agar pemerintah memperpanjang masa jabatan Badrodin sebagai Kapolri.

"Kami tegaskan sampai hari ini Komisi III DPR belum menerima nama usulan dari pemerintah dalam hal ini Presiden," kata Bambang saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (13/6).

Bambang mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu sejumlah nama calon Kapolri dari Presiden yang akan diuji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum tersebut. Presiden sendiri telah menerima usulan delapan nama calon kapolri tersebut dari Komisi Kepolisian Nasional.

Lihat juga: Gerindra: Jokowi Langgar UU kalau Perpanjang Jabatan Badrodin

Menurutnya, waktu yang ideal untuk menyerahkan nama-nama itu ke DPR adalah pada pekan ini.

"Kalau mengingat jadwal yang ada di DPR, maka beresiko rasanya kalau kita melakukan fit and proper test kalau sampai minggu ini kami belum menerima nama-nama dari presiden," ujar Bambang.

Dia menjelaskan, anggota DPR akan memasuki masa liburan Hari Raya Idul Fitri dari 28 Juni sampai 18 Juli 2016. Setelah itu, sepuluh hari kemudian mereka akan memasuki masa reses hingga 18 Agustus 2016.

Masa dinas Badrodin di institusi Polri akan berakhir pada 24 Juli 2016. Sementara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III terbentur dengan jadwal libur di DPR.

"Ini memang sulit. Yang bisa dilakukan adalah perpanjangan dari Badrodin Haiti," katanya.

Dia mengatakan, Presiden bisa memperpanjang masa jabatan Kapolri melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

"Tapi untuk lebih aman, presiden sebaiknya memakai Perppu untuk masa perpanjangan, dengan alasan waktu yang sangat mepet di DPR," kata Bambang.

Lihat juga: Presiden Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR sebelum 29 Juli

Jika tidak ada perpanjangan, kata Bambang, maka akan ada kevakuman di institusi Polri. Sementara jabatan Kapolri tidak bisa digantikan oleh wakilnya.

"Kewenangan Wakapolri dan Kapolri berbeda," ujarnya.

Berbeda dengan Bambang, menurut Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi, wacana perpanjangan masa jabatan Badrodin selaku Kapolri tidak memiliki dasar yang kuat.

Lihat juga: Menakar Calon Kapolri Pilihan Istana dan Senayan

Sebabnya, saat ini banyak perwira tinggi yang dianggap mampu meneruskan kepemimpinan di lembaga kepolisian nasional.

"Ketersediaan perwira-perwira tinggi yang cakap telah siap menerima estafet kepemimpinan di Polri. Bahkan dalam 15 tahun terakhir, kesiapan SDM Polri saat ini diangap paling lengkap karena sebaran perwira tinggi relatif merata di setiap angkatan dan unit," kata Muradi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (11/6).

Jika perpanjangan masa jabatan Badrodin tetap dilakukan, stabilitas pemerintahan Jokowi JK pun diperkirakan akan goyang. Untuk itu, salah satu cara menjaga soliditas aparat keamanan adalah dengan cara mengganti Kapolri sesuai peraturan yang berlaku.

"Langkah yang tidak cukup tepat hanya akan membuat Polri berada dalam situasi yang tidak cukup baik dan tidak terkonsolidir. Kebutuhan konsolidasi dan soliditas internal (kepolisian) harus dipastikan dengan tertib dan berjalannya proses kaderisasi personil di polri untuk memastikan estafet kepemimpinan," katanya.

Lihat juga: Presiden Diminta Tak Perlu Perpanjang Masa Jabatan Badrodin

Pekan lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Agung mengatakan Jokowi akan mengajukan nama Kapolri baru sebelum berakhirnya masa jabatan Badrodin. Dia berkata, Jokowi sudah memiliki sejumlah pertimbangan matang dan tinggal menanti waktu untuk mengumumkan keputusannya.

"Sebelum berakhirnya masa jabatan pensiun Badrodin Haiti, akan diputuskan," kata Pramono, Kamis (9/6). (rel)