Pergantian Kapolri Dinilai Tak Efisien Jika Jokowi Tunjuk BG

Alfani Roosy Andinni, CNN Indonesia | Rabu, 15/06/2016 16:52 WIB
Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat menghadiri upacara Peringatan ke-69 Hari Bhayangkara Tahun 2015 di Lapangan Mako Kor Brimob Polri, Jalan Akses UI, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Rabu (1/7). (Resty Armenia/CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Ombudsman Bidang Kepolisian Adrianus Meliala menilai pergantian Kepala Polisi Republik Indonesia tak akan efisien apabila Presiden Joko Widodo menunjuk  Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.

"Milih Kapolri itu ruwet, jadi sebaiknya sekalian ruwet untuk jangka waktu yang panjang. Kalau tahun depan ruwet lagi, itu enggak efisien," kata Adrian kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/6).

Budi Gunawan yang lazim disapa BG, sesungguhnya sudah mengantongi tiket tunggal untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. BG telah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR pada awal 2015 lalu.


Tak hanya lolos, bahkan persetujuan atas BG sebagai Kapolri saat itu, dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Dari sepuluh fraksi di parlemen, hanya Demokrat yang menolak pengesahan BG sebagai Kapolri, dan meminta proses paripurna terkait Budi tak dilanjutkan. Sembilan fraksi lainnya secara bulat mendukung BG menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Dalih Demokrat ketika itu yakni karena BG berstatus sebagai seorang tersangka korupsi sehingga dipandang tak pantas untuk menjadi Kapolri. Namun pada akhirnya status tersangka BG dicabut menyusul dikabulkannya gugatan praperadilan BG terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Badrodin. Jokowi juga sudah melayangkan surat pengajuan Tito itu ke parlemen, Rabu ini (15/6).

Adrian mengatakan, sosok Tito sendiri tidak diragukan untuk menjadi Kapolri. Menurutnya, mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya itu memiliki kapasitas yang baik. Dia juga menilai, pergantian Tito tak akan menganggu jenjang karir di kepolisian.

"Tidak ada cacatnya. Dia (Tito) kuat dioperasi, kuat dikonsep, pengalaman lengkap dan berintegritas," ucapnya.

Perwira Senior Tak Masalahkan Tito

Markas Besar Polri menyatakan pengajuan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri tidak akan jadi masalah meski dia adalah perwira bintang tiga termuda saat ini.

"Internal patuh dan loyal apa yang diputuskan Presiden. Jadi keraguan itu tidak akan terjadi, pasti roda organisasi akan berjalan normal setelah ada pergantian," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, di kantornya, Jakarta, Rabu (15/7).

Pada prinsipnya, kata Boy, Polri menghormati keputusan Presiden Joko Widodo.

Ketika ditanya soal rekomendasi Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti), Boy hanya tersenyum dan enggan menjawab.

"Semuanya tentu berpulang pada putusan Presiden. Karena Kapolri kan tugasnya bantu Presiden," kata Boy, setelah pertanyaan itu dilontarkan.

Semalam, dia mengatakan Wanjakti belum mengajukan nama siapapun kepada Presiden. Kabar pengajuan Tito didapatkan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin siang tadi.

Juru Bicara Presiden Johan Budi  mengatakan, "Dalam memilih nama Tito Karnavian, Presiden sebelumnya mendengar masukan dari semua pihak seperti Kompolnas, Polri dan publik."

Nama Tito, kata Johan, adalah nama yang juga diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden Jokowi. Pertimbangan lain Presiden memilih Tito adalah untuk meningkatkan profesionalitas Polri sebagai pengayom masyaratat.

Tak hanya itu, fokus pemerintah untuk memerangi terorisme jadi nilai tambah lain untuk Tito yang berpengalaman sebagai Kepada Datasemen Khusus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Penunjukan Tito untuk memperbaiki kualitas kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba maupun korupsi sekaligus juga meningkatkan sinergitas dengan penegak hukum lain."

(obs/obs)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK