Panglima Komando Armada Barat soal Insiden Natuna: Kami Benar

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Muda A Taufiq R, menyatakan penangkapan kapal China di perairan Natuna oleh Kapal Perang RI (KRI) Imam Bonjol milik TNI Angkatan Laut, sudah sesuai prosedur hukum.

“Kami menegakkan ketentuan di sini. Kami benar dalam hukum internasional dan nasional,” kata Taufiq di Markas Koarmabar, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).

Klaim China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah perikanan tradisional mereka sehingga negeri itu menganggap wajar nelayannya mencari ikan di sana, disebut Taufiq tak bisa diteruskan.

“Itu tidak benar. Tidak ada istilah traditional fishing ground dalam hukum laut. Perairan Natuna adalah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Sejauh 200 mil dalam hukum internasional ialah milik Indonesia. Itu dasar kami melakukan penangkapan,” ujar Taufiq.

Dalam wilayah laut yang menjadi zona ekonomi eksklusif, Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.

Terkait istilah nine-dashed line yang dikenal China, Taufiq menegaskan hal itu pun tak ada dalam hukum internasional.

Nine-dashed line atau "sembilan garis putus-putus" merupakan garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Republik Rakyat China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

Persoalannya, pada 2014 China memasukkan sebagian perairan Natuna yang berhadapan dengan Laut China Selatan, ke dalam peta teritorial nine-dashed line mereka. Hal ini ditentang oleh Indonesia.

“Kita (Indonesia dan China) harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tak selesai, kedua negara akan tetap dengan frame masing-masing," kata jenderal bintang dua itu.

Baca juga: Perairan Natuna, 'Medan Tempur' Indonesia-China

Perairan Natuna berhadapan dengan Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara. (Wikimedia Commons/Hobe/Holger Behr)

Kemarin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga melontarkan ucapan senada. Menurutnya, penembakan kapal China oleh TNI AL sudah sesuai prosedur karena pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui zona perikanan tradisional China di perairan Natuna.

Kapal China yang ditembak, ditangkap, dan seluruh awaknya ditahan itu terdeteksi sedang menebar jala di Natuna, membuatnya langsung diburu oleh kapal perang Republik Indonesia.

Di sisi lain, Luhut mengatakan pemerintah Indonesia tetap ingin menjaga hubungan baik dengan China tanpa merusak kedaulatan negara. Oleh sebab itu Indonesia membentuk tim pakar yang dipimpin ahli hukum laut internasional Hasyim Djalal untuk mencari solusi persoalan di Laut China Selatan, termasuk Natuna.

Atas insiden di Natuna itu, China melayangkan protes kepada Indonesia. Ini kesekian kalinya kedua negara terlibat ketegangan serupa di wilayah yang sama.

Baca juga: Kemelut Indonesia-China di Natuna Sepanjang 2016

Kapal ikan China, Han Tan Cou, yang ditangkap TNI Angkatan Laut di perairan Natuna karena terdeteksi menebar jala di laut. Seluruh awak kapal itu kini diinterogasi atas dugaan pencurian ikan. (Dok. Dinas Penerangan TNI AL)

(agk)