Ketika DPR Uji Kesetiaan Tito Terhadap Jokowi
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 23 Jun 2016 15:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kesetiaan Calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo dipertanyakan dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR.
"Yang ini bisa dijawab langsung. Saudara calon (Kapolri) loyal terhadap presiden?" ucap Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Kamis (23/6).
Pertanyaan itu dijawab langsung oleh Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya ini menuturkan, parlemen perlu memahami keunikan institusi Polri.
Institusi yang saat ini dipimpin Kapolri Badrodin Haiti memiliki dua sifat, sebagai lembaga eksekutif dan yudikatif.
Polri berlaku sebagai penyelenggara negara yang menjadi sektor terdepan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di lembaga eksekutif.
Di sisi lain, Korps Bhayangkara ini menjadi penegak hukum karena termasuk lembaga yudikatif.
"Konteks penyelenggara negara, Polri harus loyal penuh terhadap presiden. Tapi dalam konteks yudikatif, kami harus loyal kepada hukum," jawab Tito.
Ruang rapat Komisi III DPR pun langsung dipenuhi suara tepuk tangan setelah mendengar jawaban Tito. Benny dan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo pun tersenyum setelah mantan Kepala Densus 88 menjelaskan kesetiaannya kepada presiden.
Benny menuturkan, pertanyaan itu disampaikannya kepada Tito guna mengantisipasi dijadikannya Kapolri sebagai alat presiden jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
"Hukum di atas presiden. Kalau ada Pilpres jangan Kapolri menjadi alat presiden, apalagi calon presidennya incumbent," kata Politikus Partai Demokrat ini.
(yul) Add
as a preferred
source on Google
"Yang ini bisa dijawab langsung. Saudara calon (Kapolri) loyal terhadap presiden?" ucap Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Kamis (23/6).
Pertanyaan itu dijawab langsung oleh Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya ini menuturkan, parlemen perlu memahami keunikan institusi Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Korps Bhayangkara ini menjadi penegak hukum karena termasuk lembaga yudikatif.
Benny menuturkan, pertanyaan itu disampaikannya kepada Tito guna mengantisipasi dijadikannya Kapolri sebagai alat presiden jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
"Hukum di atas presiden. Kalau ada Pilpres jangan Kapolri menjadi alat presiden, apalagi calon presidennya incumbent," kata Politikus Partai Demokrat ini.
Lihat juga:LIVE: Menguji Calon Kapolri Tito Karnavian |
(yul) Add
as a preferred source on Google