Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sirajuddin Abdul Wahab mengingatkan agar PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang Ketua Umumnya Fadh A Rafiq tidak sembarangan dalam bersikap dan membuat malu Partai Golkar.
Hal tersebut dikatakan Sirajuddin yang merupakan mantan Ketua PP AMPG sekaligus juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar terkait dengan kehadiran Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) dalam Acara Dialog Tax Amnesty; Untuk Siapa dan Buka Bersama DPP KNPI, yang berujung adanya tuntutan dari PP AMPG yang Ketua Umumnya Fadh Arafiq.
“Akom itukan Ketua DPR RI, tidak ada larangan apapun bagi beliau untuk menghadiri undangan siapa saja, apalagi yang mengundang DPP KNPI yang sah hasil kongres Papua, dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham,” ujar Siradj, sapaan Sirajuddin dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (24/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siradj menyebutkan pengesahan dari Kemenkumham tersebut yakni tertanggal 2 Juni 2015, dengan Nomor: AHU-0001403.AH.01.07.Tahun 2015, Tentang Pengesahan Badan Hukum; Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI, Ketua Umum Muhammad Rifai Darus, Sekretaris Jenderal Sirajuddin Abdul Wahab.
“Akom itu alumni dan mantan wakil sekjen DPP KNPI, hal yang wajar dong bagi beliau untuk hadir, itu menunjukan beliau memiliki tanggung jawab moral dalam mendorong dan mendukung pembangunan dunia kepemudaan di Indonesia,” tuturnya.
Jadi, kata Siradj, pihaknya menganggap desakan dari PP AMPG itu tidak memiliki korelasi sedikitpun terhadap Partai Golkar, apalagi KNPI tidak sedikitpun hubungan organisatorisnya dengan Partai Golkar. “Jadi pelanggaran apa yang Ketua DPR RI lakukan?” ucap dia.
Siradj menyatakan dirinya sebagai mantan Ketua PP AMPG, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, dan juga Ketua Umum DPP Barisan Muda Kosgoro 1957, mengetahui persis posisi AMPG itu seperti apa.
“Justru saya sarankan pada adik-adik yang ada di PP AMPG, apalagi saya lihat kepengurusan PP AMPG sekarang banyak anak-anak muda yang baru ber-Golkar, untuk banyak belajar dulu, jangan bikin malu Partai Golkar,” kata Siradj.
Bagi Siradj cukuplah konflik yang pernah mendera Partai Golkar selama 1,5 tahun menghancurkan citra Golkar. “Apalagi sampai menyurati DPP Partai Golkar agar Akom dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPR RI, malah tindakan itu jadi bahan olokan orang luar, ini anak muda Golkar tahu aturan enggak sih, kok kualitasnya seperti itu,” lanjut dia.
Adapun terkait adanya klaim atas nama DPP KNPI tandingan Hasil KLB Jakarta, menurut Siradj tidak perlu direspons serius karena KLB yang dilakukan itu cacat prosedural dan melanggar AD/ART KNPI. “KNPI yang sah itu adalah Hasil Kongres Pemuda/Pemuda XIV di Jayapura, Papua, pada Februari 2015 lalu,” ujarnya.
Dia menegaskan, sampai hari ini SK Menkumham atas Pengesahan Hasil Kongres Pemuda/KNPI Jayapura, tidak pernah dicabut atau digugat oleh siapapun. “Dan pembatalan SK Menkumham itu bukan dicabut begitu saja oleh Menkumham seperti membalikkan telapak tangan, harus melalui keputusan Pengadilan PTUN,”katanya.
(obs)