Transisi Filipina Hambat Patroli Bersama di Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengungkapkan kesepakatan untuk melakukan patroli laut bersama dengan militer Filipina hingga kini belum bisa direalisasikan. Panglima TNI Gator Nurmantyo menjelaskan, yang menghambat realisasi patroli bersama tersebut adalah transisi pemerintahan yang sedang terjadi di Filipina.

"Pemerintah Filipina akan berganti pada 30 (Juni) dan itu sebenarnya yang membuat tak bisa cepat," kata Gatot saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jumat (24/6).

Filipina baru saja memilih Presiden baru Rodrigo Duterte. Duterte terpilih setelah mengalahkan petahana Benigno Aquino III pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Gatot mengungkapkan, kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan internasional telah ditandatangani oleh tiga negara, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Hanya saja memang standar operasional prosedurnya hingga kini belum dibicarakan.

Dengan kejadian penyanderaan terbaru tersebut, Gatot semakin mendesak agar operasi bersama antara tiga negara tersebut bisa segera terealisasi. Apalagi wilayah tempat penyanderaan terjadi merupakan jalur ekonomi dunia.

Pilihan Redaksi Jokowi Didesak Segera Tuntaskan Tapal Batas Laut RI Forum Penegak Hukum Asia Tenggara Digelar di Jakarta Komisi I DPR: Prosedur Pengamanan Laut Tiga Negara Mendesak

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sebelumnya menyampaikan, hasil rapat koordinasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menghasilkan tiga hal penting dalam membebaskan sandera yang diduga diculik oleh teroris Abu Sayyaf.

Pertama, pemerintah akan segera mengaktifkan tim crisis center. Kedua, pemerintah juga akan menjalin komunikasi secara intensif dengan banyak pihak, termasuk kepada pemerintah Filipina. Ketiga, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan moratorium pengiriman batubara ke Filipina.

Terkait pengaktifan tim crisis center, menurut Luhut, tim yang dipimpin Sekretaris Menko Polhukam Letjen Eko Wiratmoko itu bertugas mengindentifikasi masalah secara tajam, mencari tahu siapa yang melakukan penyanderaan, mencari tahu kaitan penyanderaan dengan yang sebelumnya, mencari lokasi penyanderaan, serta mencari keterangan lain untuk menghasilkan opsi yang akan dilakukan.

Kelompok bersenjata di Filipina melakukan penyanderaan pada 20 Juni 2016 terhadap Anak Buah Kapal berkebangsaan Indonesia dari kapal tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 di Laut Sulu, Filipina Selatan.

Menurut Retno Marsudi, penyanderaan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sekitar pukul 11.30 (waktu setempat), berikutnya sekitar pukul 12.45 (waktu setempat). Penyanderaan dilakukan oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

Pada saat terjadi penyanderaan, kapal membawa 13 orang ABK WNI, tujuh orang disandera dan enam lainnya dibebaskan. Retno mengatakan, saat ini keenam ABK yang dibebaskan dalam perjalanan membawa kapal TB Charles 001/ TK Robby 152 menuju ke Samarinda. (rdk)