Ryamizard dan Gatot Temui Jokowi Jelang Rapat Anggaran di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo akan membahas rencana kerja dan usulan alokasi anggaran pada APBN Perubahan tahun 2016 dengan Komisi I DPR, Senin (13/5). Sebelum rapat tersebut, Ryamizard dan Gatot dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akan menemani Ryamizard dan Gatot pada pertemuan dengan Jokowi. Berdasarkan informasi, rapat tertutup tersebut akan digelar pada pukul 10.30 WIB.

Sementara itu, rapat antara Komisi I DPR dengan Ryamizard dan Gatot diagendakan dimulai pukul 13.00 WIB.

Lihat juga: Presiden Jokowi Minta TNI Maksimalkan Penggunaan Anggaran

Sepekan terakhir, setiap komisi di DPR bertemu dengan mitra kerja mereka di pemerintah untuk membahas rencana kerja selama enam bulan ke depan. Pada rapat-rapat sebelumnya, penghematan anggaran menjadi pembahasan yang utama.

Pada rapat di Komisi III misalnya, anggaran Komisi Yudisial terancam dipotong hingga Rp38 miliar atau 25,8 persen dari total anggaran mereka yang berjumlah Rp148 miliar.

Sementara itu, pada komisi yang sama, Badan Narkotika Nasional disebut akan kehilangan Rp65 miliar akibat penghematan anggaran negara. Total pagu anggaran untuk BNN awal tahun ini adalah Rp2,134 triliun.

Lihat juga: Rp1,92 Triliun Anggaran Tambahan Polri untuk Densus 88

Anggota Komisi I, Tantowi Yahya, mengatakan penghematan anggaran merupakan kebijakan besar pemerintah Jokowi. "Kalau tidak dilakukan, neraca keuangan akan semakin parah," ucapnya, Senin pagi.

Tantowi berkata, selama ini TNI selalu mendapatkan alokasi yang terbatas untuk memperbarui dan merawat alutsista. Terhadap rencana penghematan keuangan negara, kata dia, Komisi I akan melihat pos pengeluaran yang tidak signifikan terhadap tugas dan fungsi TNI.

"Kami ingin lihat area mana yang bisa dihemat, yang tidak strategis, tidak mengganggu operasional terutama yang berkaitan dengan penjagaan kedaulatan," tutur Tantowi.

Februari silam, usai rapat kerja dengan Gatot, Jokowi menjanjikan peningkatan alokasi anggaran untuk TNI, mencapai Rp250 triliun atau 1,5 persn dari produk domestik bruto. Namun, janji itu baru dapat terwujud jika pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari enam persen.

Jokowi kala itu berkata, TNI harus membuat perencanaan penggunaan anggaran yang detail dan matang. Hal itu, kata Jokowi, merupakan modal awal pembangunan strategi kekuatan nasional. (abm)