RI Tunggu Kabar Resmi Filipina Terkait Tebusan Sandera

Prima Gumilang | CNN Indonesia
Senin, 27 Jun 2016 20:37 WIB
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan adanya permintaan uang tebusan dari kelompok bersenjata yang menyandera tujuh WNI di Filipina
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) memberikan keterangan terkait penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. (Antara Foto/Indrianto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan adanya permintaan uang tebusan dari kelompok bersenjata yang menyandera tujuh WNI di Filipina. Namun pemerintah belum mengetahui jumlah tebusan yang diminta.

Luhut menyampaikan pemerintah Indonesia masih menunggu sumber resmi dari pemerintah Filipina terkait permintaan tebusan sandera.

"Katanya ada (permintaan tebusan), tapi saya terus terang masih nunggu (informasinya). Karena biar lah, intelijennya Filipina bicara sama kami. Itu sumber resmi," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (27/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selama ini, kata Luhut, pemerintah tidak pernah membayar tebusan yang diminta kelompok bersenjata. Pada kasus penyanderaan sebelumnya di Filipina, Luhut mengatakan, pemerintah juga tidak memberikan tebusan kelompok teroris Abu Sayyaf yang menyandera sepuluh WNI.

"Kami enggak pernah bayar. Kalau kami bayar, kami pertanggungjawabkan uangnya," ujarnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ini masih menemui Menteri Pertahanan Filipina untuk membahas penyanderaan tersebut. Selain soal sandera, Ryamizard juga membicarakan penguatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan antara dua negara.

"Ini Menhan masih di sana, masih bicara sama (Menhan) Filipina. Saya juga sudah bicara (dengan Ryamizard). Ya, saya masih menunggu dia kembali, nanti kami bicara di sini," kata Luhut.

Dalam melakukan investigasi, pemerintah telah mengaktifkan kembali crisis center. Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Menko Polhukam Letjen Eko Wiratmoko ini akan melaporkan hasil kerjanya besok, Selasa (28/6).

"Kita rapat lagi untuk mendengarkan laporan itu, baru kita tentukan sikap," kata Luhut, Jumat pekan lalu.

Kelompok bersenjata di Filipina melakukan penyanderaan terhadap tujuh ABK dari kapal bendera Indonesia tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 di Laut Sulu Filipina Selatan. Penyanderaan terjadi pada 20 Juni 2016. (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER