Soal Pembebasan WNI, Pemerintah Kaji Opsi Operasi Militer
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Rabu, 29 Jun 2016 08:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah masih menganalisis opsi operasi militer dalam rangka membebaskan tujuh warga negara Indonesia yang ditawan kelompok bersenjata Filipina, Abu Sayyaf.
"Sekarang masih finalisasi soal itu (operasi militer). Kita tunggu pemerintahan (Filipina) yang baru," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (28/6).
Luhut mengatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah bertandang ke Filipina untuk membangun diplomasi soal pembebasan WNI tersebut.
Hasil pertemuan tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas bersama dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Namun, dia enggan menyampaikan poin apa saja yang disepakati dalam rapat tersebut. Luhut menyatakan pemerintah masih memantau perkembangan situasi yang dilaporkan oleh Filipina dahulu.
"Saya belum berani berspekulasi terlalu jauh. Yang penting pertemuan Menhan dengan counterpart -nya di Filipina sangat bermanfaat untuk penyelesaian ini," ujarnya.
Diketahui, ketujuh anak buah kapal Charles 001 dan Robby 152 itu disandera dalam dua tahap oleh dua kelompok berbeda pada 20 Juni lalu di Laut Sulu saat sedang menempuh perjalanan dari Tagoloan Cagayan, Mindanao, menuju Samarinda.
Saat itu, kapal membawa 13 ABK. Menurut juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, pada tahap pertama, hanya tiga ABK yang disandera. Lalu pada tahap kedua, empat ABK juga disandera, sementara enam ABK lainnya berhasil lolos.
Para penyandera diketahui meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso atau sekitar Rp65 miliar.
(asa)
"Sekarang masih finalisasi soal itu (operasi militer). Kita tunggu pemerintahan (Filipina) yang baru," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (28/6).
Hasil pertemuan tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas bersama dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Namun, dia enggan menyampaikan poin apa saja yang disepakati dalam rapat tersebut. Luhut menyatakan pemerintah masih memantau perkembangan situasi yang dilaporkan oleh Filipina dahulu.
"Saya belum berani berspekulasi terlalu jauh. Yang penting pertemuan Menhan dengan counterpart -nya di Filipina sangat bermanfaat untuk penyelesaian ini," ujarnya.
Saat itu, kapal membawa 13 ABK. Menurut juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, pada tahap pertama, hanya tiga ABK yang disandera. Lalu pada tahap kedua, empat ABK juga disandera, sementara enam ABK lainnya berhasil lolos.
Para penyandera diketahui meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso atau sekitar Rp65 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK