Kriminalisasi Oleh Polisi-Jaksa Hambat Pembangunan Daerah

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Rabu, 20/07/2016 00:56 WIB
Kriminalisasi Oleh Polisi-Jaksa Hambat Pembangunan Daerah Presiden Joko Widodo akan blak-blakan kepada seluruh Kapolda dan Kajati mengenai keluhan atas kinerja mereka setahun terakhir. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mendengar banyak keluhan mengenai aparat penegak hukum dan keamanan baik daerah atau pusat. Menurutnya, keluhan itu karena tidak sejalannya kinerja aparat dengan yang diinstruksikan Jokowi setahun lalu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, Presiden Jokowi memerintahkan kepada aparat penegak hukum tidak mengkriminalisasi eksekutif di daerah yang menjalankan pembangunan.

Dia mengatakan, sekira Rp246 triliun mengendap di bank-bank daerah. Seharusnya, dana itu digunakan demi pembangunan daerah karena pemerintah pusat juga mencari tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


"Ada uang sebegitu besar tidak dijalankan kenapa? Mereka takut (terkana pidana) menggunakan uang itu," kata Pramono.

Sehingga Jokowi, kata Pramono, meminta aparat mendorong uang di daerah untuk pembangunan dengan tidak mengkriminalisasi agenda-agenda pemerintah daerah.

"Tetapi kalau benar-benar salah ya tangkap. Kalau mencuri ya penjarakan," ucap dia.

Jokowi membuka kartu keluhan eksekutif di daerah atas periilaku aparat dalam evaluasi kinerja bersama Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo, dan seluruh Kapolda dan Kajati.

"Saya masih banyak mendengar keluhan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Nanti saya akan blak-blakan," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (19/7).

Tahun lalu di Istana Bogor, Jokowi menyoroti lima hal mulai tidak dipidanakannya kebijakan diskresi, dibedakannya proses administrasi yang benar dan tidak, dan pembuktian kerugian yang dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 60 hari.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti kerugian negara yang harus konkret dan ekspos perkara ke media massa. Menurutnya, aparat tidak berlebihan mengekspos perkara sebelum masuk penuntutan.

"Evaluasi perjalanan setahun ini sata mendengar banyak sekali tidak sesuai yang saya sampaikan (setahun lalu)," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menginstruksikan, seluruh aparat di pusat dan daerah sejalan sehingga pembangunan di Indonesia bisa dikawal dengan baik.

Dalam evaluasi pagi ini, turut hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso, Ketua KPK Agus Raharjo, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, dan jajaran menteri Kabinet Kerja. (pit/pit)