Jadi Menko Polhukam, Hanura Akan Bicarakan Pengganti Wiranto

Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia | Rabu, 27/07/2016 14:16 WIB
Jadi Menko Polhukam, Hanura Akan Bicarakan Pengganti Wiranto Usai ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, posisi Wiranto sebagai Ketua Umum Hanura akan dibicarakan dengan anggota partai lainnya untuk dapat diambil keputusan. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

Penunjukan Wiranto ini memiliki konsekuensi terhadap posisinya sebagai ketua umum partai. Hal ini karena dalam pemerintahan Jokowi tidak diperbolehkan rangkap jabatan.

Menurut Sekretaris Jenderal Hanura Berliana Kartakusumah, posisi Wiranto sebagai ketum akan dibicarakan dengan anggota partai untuk dapat diambil keputusan.


Berliana menambahkan perihal tersebut terangkum dalam AD/ART partai Hanura. Nantinya, keputusan untuk pengganti Wiranto didasarkan pada AD/ART tersebut.

"Hal yang berkaitan (ketua umum) berhalangan tetap atau berhalangan sementara dan seterusnya ada di AD/ART kami," kata Berliana di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/6).

Pengangkatan Wiranto jadi Menko Polhukam diiringi dengan hilangnya dua jatah kader Hanura yang menjabat sebagai menteri.
Jatah Hanura di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bergeser dari Yuddy Chrisnandi ke Asman Abnur dari Partai Amanat Nasional. Posisi kader Hanura di Menteri Perindustrian berpindah dari Saleh Husin menjadi Airlangga Hartarto dari Partai Golkar.

Walaupun demikian, Berliana mengapresiasi keputusan presiden untuk mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam.

Menurut Berliana, terpilihnya Wiranto didasari atas kepercayaan yang diberikan oleh Jokowi.

"Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada presiden yang mempercayakan Menteri Kemenko Polhukam kepada Wiranto," ujarnya.

Berliana mengatakan keputusan Wiranto untuk mengikuti amanah presiden sudah tepat. Hal ini didasarkan pada pengabdian untuk negara yang menjadi prioritas utama dibandingkan pengabdian lainnya.

"Kami berkeyakinan bahwa kemaslahatan bangsa adalah di atas segala-galanya dalam keputusan presiden termasuk dalam memposisikan seseorang kemudian juga mengistirahatkan seseorang di dalam pemerintahannya," tuturnya.

Hari ini (27/6), Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan sejumlah menteri dan lembaga. Luhut Binsar Pandjaitan kini menempati posisi baru sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro digeser menjadi Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pejabat Menteri PPN/Kepala Bappenas yang lama, Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pejabat lain yang digeser adalah Thomas Lembong dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sejumlah menteri dengan wajah baru lainnya adalah:
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan: Wiranto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal: Eko Putro Sandjojo
Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendi
Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukito
Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
Menteri Energi Sumber Daya Mineral: Chandra Tahar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur. (rel/rel)