Dirjen Kemkumham Beberkan Untung Rugi Kewarganageraan Ganda

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Haris, berpendapat ada sejumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah apabila ingin menerapkan kewarganegaraan ganda di Indonesia.

Salah satunya, kata Freddy, ialah menambah pemasukan negara melalui devisa. Selain itu, pemilik dwikewarganegaraan dianggap dapat lebih mudah mengurus persoalan administrasi yang selama ini terhambat birokrasi.

“Penerapan ini mampu meningkatkan investasi dalam negeri karena mereka punya jaringan lebih luas,” ujar Freddy.

Sementara soal kerugian sistem kewarganegaraan ganda, Freddy berkata, tak menutup kemungkinan warga negara Indonesia terkait nantinya memilih menjadi warga negara lain yang lebih menguntungkan baginya.

Hal itu misalnya terjadi pada sejumlah atlet Indonesia berprestasi yang memilih menjadi warga negara lain lantaran merasa tak diperhatikan negaranya sendiri.

Oleh sebab itu, ujar Freddy, alih-alih langsung menerapkan dwikewarganegaraan, Indonesia mestinya membentuk karakter warga yang kuat lebih dulu, misalnya dengan membangun rasa bangga pada negara.

“Harus ada pride of nationality atau kebanggaan pada tanah air,” kata Freddy.

Ia mencontohkan, orang Indonesia mesti mengurus visa hingga dua pekan saat ingin pergi ke benua Eropa. Kurun waktu pengurusan visa itu beda jauh dibanding pemerintah Brasil yang memberikan kemudahan bagi warganya dengan pengurusan visa hanya satu hari.

“Makanya Brasil sangat bangga dengan kewarganegaraannya, karena ada kemudahan. Itu yang membuat (muncul gagasan) memikirkan ulang penting atau tidak dwikewarganegaraan ini,” ucap Freddy.

Para diaspora yang ada di luar negeri, kata dia, tak harus memiliki dwikewarganegaraan. Sebab saat berada di luar negeri, para WNI mestinya tetap menunjukkan rasa bangga sebagai orang Indonesia.

Freddy mengatakan, warga negara Amerika pun enggan pindah kewarganegaraan karena merasa bangga dengan negaranya. Hal ini harusnya juga terjadi pada WNI yang tinggal di luar negeri.

“Yang penting, dalam prinsip kewarganegaraan itu, negaranya harus kuat dulu. Itu yang harus dibangun, supaya bangga menjadi WNI,” ujar Freddy.

Baca juga: Kelompok Advokat Gugat Keppres Jokowi soal Arcandra Tahar

Sebelumnya, pemerintah Indonesia tengah mengkaji peluang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kajian itu dilakukan setelah isu dwikewarganegaraan yang menimpa mantan Menetri ESDM Arcandra Tahar dan anggota Paskibraka Gloria Natapradja Hamel.

Arcandra diberhentikan secara hormat 20 hari usai dilantik menjadi menteri, menyusul kabar kepemilikan dua paspor olehnya, yakni Indonesia dan Amerika Serikat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengonfirmasi Arcandra memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi warga negara AS sejak Maret 2012. Ia mengikuti proses naturalisasi di negara itu.

Persoalannya, Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride.

Sementara Gloria batal mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara karena ia ternyata berkewarganegaraan Perancis, mengikuti ayahnya.

Gloria yang lahir tahun 2000 seharusnya didaftarkan ke Kemenkumham dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 jika hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun hal itu tak dilakukan. Gloria sendiri selama ini hanya tahu dia warga Indonesia.

Kini pemerintah Indonesia mengkaji kemungkinan penerapan kewarganegaraan ganda. Sistem itu diyakini Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.

Baca: Menko Luhut Sebut Kewarganegaraan Ganda Untungkan Indonesia

(agk)