Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengklaim dirinya tak mendengar isu pergantian posisi kepemimpinan lembaga itu dari pemerintah, melainkan hanya melalui media massa.
Hal itu disampaikan Sutiyoso saat ingin bertemu pimpinan MPR pada hari ini. Dia menuturkan dirinya tak mengetahui masalah pergantian dirinya sebagai Kepala BIN dari pemerintah, melainkan hanya melalui media massa. Dia menyatakan hak untuk mengganti itu juga merupakan hak prerogatif Presiden.
“Itu semua hak prerogatif Presiden,” kata Sutiyoso kepada media di Gedung DPR/MPR, Selasa (23/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutiyoso mengatakan komunikasi antara dirinya dan Presiden Jokowi tak menyinggung soal pergantian posisi di lembaga intelijen tersebut. Dia mengatakan dirinya menghadap Presiden terkait dengan apa yang dikerjakan oleh BIN selama ini dan tak bisa menjadi konsumsi publik.
Di sisi lain, Sutiyoso juga tak mau memberitahukan materi pembicaraan apa yang dilakukan dirinya dengan pimpinan MPR. "Saya bertemu MPR, tapi kalian tak perlu tahu (apa isi pertemuan)," kata Sutiyoso.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa hingga saat ini tak ada surat dari pemerintah yang berkaitan dengan pergantian Kepala BIN.
"Secara resmi kami belum mendapatkan informasi tentang surat tersebut," kata Hasanuddin saat ditemui di gedung DPR/MPR RI.
DPR sendiri berwenang melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala BIN yang ditunjuk pemerintah. Setelah uji kelayakan tersebut, Komisi I DPR akan memberikan pertimbangan kepada Jokowi sebelum dia melantik calon tersebut.
"Kami memberikan pertimbangan pada Presiden sesuai undang-undang yang berlaku," kata Hasanuddin.
(asa)