Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan kebobrokan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, yang mewujud dalam praktik percaloan dan kamar fiktif.
"Terjadi kebobrokan di RSUD Jakarta. Kami rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan. Baru dua hari, saya dapatkan lagi berarti belum ada tindakan," kata Prasetio setelah bertemu dengan Eti Herlina, warga yang melaporkan praktik percaloan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (26/8).
Prasetio mengatakan, Herlina menceritakan kepada dirinya praktik percaloan terjadi ketika berobat di RSUD Tarakan.
Eti Herlina sebagai pemilik BPJS Kesehatan menyebut sudah mengantre dari pukul 05.00 WIB namun mendapatkan nomor antrean ke-35.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mendapatkan nomor urut awal harus melalui calo dengan membayar sejumlah uang.
"Memang ada calonya, berperawakan pendek besar dan menggunakan celana pendek," ujar Prasetio.
Kasus tersebut serupa dengan kamar fiktif. Prasetio mengatakan ada konstituen pemilik BPJS Kesehatan yang melapor tak mendapatkan kamar. Setelah diperiksa, kamar di rumah sakit itu masih banyak yang kosong.
Selain itu, untuk mendapatkan pelayanan, kata Prasetio, masyarakat yang tidak mampu tetap dipungut biaya sebagai bentuk jaminan.
Menurut Prasetio, pelayanan di rumah sakit lebih mengutamakan sisi komersil. Akibatnya, pasien BPJS tersingkir
Atas kasus tersebut, DPRD meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki sistem rumah sakit agar lebih menjamin ketepatan waktu dan tak ada lagi praktik percaloan.
(wis/wis)