Mendikbud Serahkan LHKPN dan Konsultasi Anggaran ke KPK
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Rabu, 31 Agu 2016 21:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia tercatat sebagai menteri baru pertama yang menyerahkan daftar asetnya.
Meski demikian, saat ditanya soal besaran harta dan aset yang dilaporkan ke KPK, ia enggan membeberkannya. "Saya tidak menghitung. Tadi sudah diserahkan," ujar Muhadjir di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (31/8).
Selain menyerahkan LHKPN, Muhadjir juga mengaku sempat berkonsultasi dengan KPK terkait tugasnya sebagai Menteri. Ia mengaku meminta masukan dan saran dalam proses pencegahan korupsi di Kementeriannya.
Sementara itu, ketika ditanya soal rencana penggunaan anggaran, Muhadjir mengaku masih melakukan analisa. Ia menuturkan belum ada hasil evaluasi terkait penggunaan dan langkah pencegahan korupsi anggaran di Kementeriannya tersebut.
"Saya masih konsultasi. Belum ada langkah. Tapi sudah minta petunjuk, saran, terutama aspek pencegahan," ujarnya.
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengapresiasi inisiatif Muhadjir menyerahkan langsung LHKPN. Menurutnya Muhadjir adalah menteri baru hasil perombakan pertama menyerahkan LHKPN.
Soal konsultasi, Laode mengaku, KPK telah memberi masukan kepada Muhadjir berkaitan dengan penggunaan anggaran di Kemendikbud.
Ia berkata, anggaran di Kemndikbud merupakan yang terbesar dibanding Kementerian lain. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus agar penggunaan anggaran bisa terhindar dari praktik korupsi.
"Anggaran pendidikan sangat besar. KPK berdiskusi banyak bagaimana pemanfaatan anggaran itu tepat sasaran, efektif, efisien, dan menutup semua lobang korupsi yang terjadi," kata Laode.
Muhadjir ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Mendikbud menggantikan Anies Baswedan dalam perombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Sebelum menjadi Menteri, Muhadjir pernah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Selama ini, Muhadjir dikenal sebagai seorang pengajar. (sur)
Meski demikian, saat ditanya soal besaran harta dan aset yang dilaporkan ke KPK, ia enggan membeberkannya. "Saya tidak menghitung. Tadi sudah diserahkan," ujar Muhadjir di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (31/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya masih konsultasi. Belum ada langkah. Tapi sudah minta petunjuk, saran, terutama aspek pencegahan," ujarnya.
Soal konsultasi, Laode mengaku, KPK telah memberi masukan kepada Muhadjir berkaitan dengan penggunaan anggaran di Kemendikbud.
Ia berkata, anggaran di Kemndikbud merupakan yang terbesar dibanding Kementerian lain. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus agar penggunaan anggaran bisa terhindar dari praktik korupsi.
"Anggaran pendidikan sangat besar. KPK berdiskusi banyak bagaimana pemanfaatan anggaran itu tepat sasaran, efektif, efisien, dan menutup semua lobang korupsi yang terjadi," kata Laode.
Muhadjir ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Mendikbud menggantikan Anies Baswedan dalam perombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Sebelum menjadi Menteri, Muhadjir pernah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Selama ini, Muhadjir dikenal sebagai seorang pengajar. (sur)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK