Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud, Harris Iskandar, tingkat kemiskinan berkorelasi dengan jumlah tuna aksara. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
"Semakin tinggi tingkat kemiskinan pada suatu daerah memiliki kecenderungan jumlah masyarakat buta hurufnya semakin tinggi karena motivasi untuk belajar rendah," ujar Harris di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (9/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah buta aksara terbesar di Indonesia. Dari total 5,9 juta jumlah buta aksara di Indonesia, sekitar 1,4 juta tuna aksara ada di Jawa Timur.
Terbukti, kata dia, dari sekitar 5,7 juta orang buta aksara, dua pertiganya berusia 45 tahun ke atas.
"Mereka yang berusia lanjut (dan buta aksara) ini yang umumnya sudah enggan untuk belajar baca, tulis, dan berhitung (calistung). Sulit untuk mendorong mereka (belajar)," kata Harris.
Pendekatan Pendidikan Vokasi
Direktur Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kemdikbud, Erman Syamsudin mengatakan, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendidikan vokasi sebagai pendekatan memberantas tuna aksara di Indonesia.
Menurut Erman, pendekatan vokasi berbasis kewirausahaan jauh lebih diminati masyarakat tuna aksara, khususnya yang sudah berusia lanjut.
"Kalau belajar calistung saja, tuna aksara berusia lanjut umumnya hanya ikut sekali atau dua kali pembelajaran. Dengan (vokasi) kewirausahaan, peserta mendapat nilai lebih yakni keahlian," ujarnya.
Pendekatan vokasi telah digagas sejak tahun 2011 lalu. Sejauh ini, program penuntasan aksara itu telah bergulir di 25 kabupaten di Indonesia yang rencananya akan terus bertambah setiap tahunnya.
"Banyak cara sebenarnya untuk penuntasan tuna aksara, tapi pendekatan yang memiliki potensi ekonomi masih menjadi yang paling menarik masyarakat. Motivasi belajar jadi meningkat," kata Erman (wis)